Golkar bentuk Majelis Etik, benahi partai dari kader yang kurang maksimal

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar membentuk Majelis Etik. Tugasnya melakukan pembenahan, pembersihan dan manajemen kader partai Golkar yang selama dirasakan kurang maksimal berkaitan dengan kinerja partai.

"Lembaga ini sebagai upaya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam menentukan sikap dan kesungguhan menjadikan Golkar Bersih, Golkar Bangkit. Ini PR yang akan kami kerjakan, melakukan pembenahan manajemen yang sebelumnya kurang sempurna di masa lalu," kata Ketua Majelis Etik Partai Golkar Mohammad Hatta di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (8/5).

Hatta menjelaskan, dibentuknya majelis ini sebagai upaya untuk menata kembali hal-hal yang berhubungan dengan kinerja partai. Dia berharap dukungan terhadap majelis etik untuk memperbaiki sumber daya manusia dalam upaya melahirkan kader berintegritas.

"Kami sejak terpilih melakukan rapat marathon, membentuk perangkat yang antara lain membentuk kode etik yang menjadi dasar, landasan majelis etik untuk dijadikan peraturan organisasi (PO). Dalam waktu dekat akan lahir PO," katanya.

Peraturan ini kata Hatta dilahirkan karena Golkar serius melihat kondisi yang saat ini berubah, banyak tantangan terutama di internal partai, apalagi berhubungan dengan musibah-musibah partai terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi.

"Kami juga komunikasi dengan ketua fraksi DPR agar mengeluarkan perintah internal untuk membenahi kinerja kader di DPR sehubungan adanya sejumlah anggota DPR yang terkena kasus. Meski bukan di partai Golkar, tetap ini akan disebarkan ke anggota fraksi untuk menghindari praktik-praktik percaloan dalam APBN dan APBN-P," katanya.

Golkar ke depan, kata Hatta, akan tegas membuat perangkat aturan yang berhubungan dengan pencegahan dan penindakan. Bentuknya bisa pakta integritas ataupun dalam bentuk lain dalam upaya membuat Golkar sebagai partai yang bersih.

"Keseriusan ini akan kami bagi ke masyarakat. Sejak lahirnya kode etik ini, seluruh partai Golkar akan diikat oleh aturan-aturan baik berperilaku dalam bersikap, juga dalam tata krama dalam berpolitik," katanya.

Sementara itu, wakil ketua majelis etik, Andi Mattalatta menegaskan bahwa Golkar ke depan akan tegas memberikan sanksi kepada siapapun kader yang terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana terutama kasus korupsi. Sejumlah etik akan diterapkan misalnya bagaimana agar kader tidak pindah ke partai lain dan mereka yang terkena kasus pidana.

"Akan disiapkan nantinya sanksi, apakah ringan, sedang dan berat dan itu diputuskan dalam majelis etik," katanya.

Menurut Mattalatta, sebenarnya dari dulu Golkar mengenal Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT). Misalnya kader akan diukur bagaimana capaiannya dalam mengemban tugas.

"Nah, tidak tercela misalnya kalau dulu ukurannya menunggu sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kali ini tidak lagi, karena itu prosesnya lama. Maka, tolak ukurnya yakni ada indikasi melakukan pelanggaran hukum dan untuk menilainya akan dibentuk majelis etik, untuk menyidangkan sejauh mana kader tersebut melakukan pelanggaran hukum," katanya.