Golkar: Airlangga Hanya Sebatas Terima Aspirasi soal Penundaan Pemilu

Senin, 11 April 2022 14:36 Reporter : Ahda Bayhaqi
Golkar: Airlangga Hanya Sebatas Terima Aspirasi soal Penundaan Pemilu Airlangga Hartarto. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Golkar menegaskan, Ketua Umum Airlangga Hartarto hanya menerima aspirasi petani sawit terkait penundaan pemilu ketika kunjungan ke Riau. Saat ini, sikap Golkar mengikuti Presiden Joko Widodo yang memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar 14 Februari 2024.

Doli menyebut, sebagai Menko Perekonomian juga pimpinan partai politik wajar Airlangga menyerap dan menyampaikan aspirasi penundaan pemilu tersebut ke publik.

"Jadi apa yang disampaikan pak Airlangga waktu itu kami menerima aspirasi itu dan akan kami sampaikan kepada pemerintah juga kami sampaikan kepada temen-temen yang mewakili Golkar di DPR. Jadi hanya sebatas itu dan kemudian berkembang wacananya," kata Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Namun, dalam perkembangannya Golkar mengikuti sikap pemerintah. Sebagai partai koalisi pemerintahan, sikap Golkar sejalan dengan Jokowi yaitu tetap pada posisi mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

"Jadi pemerintah kan kemarin menegaskan bahwa pemilu akan tetap sesuai keputusan pemerintah dengan DPR yang sudah diambil sebelumnya di Komisi II. Nah Golkar sebagai partai pemerintah posisinya sama dengan itu," ujar Doli.

Ketua Komisi II DPR RI ini melihat pernyataan Jokowi sebagai sebuah penegasan terhadap keputusan yang telah diambil oleh DPR dan pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kemarin penegasan karena kan (Pemilu) 14 Februari dan (Pilkada) 27 November itu kesepakatan DPR dengan pemerintah," jelas Doli.

2 dari 2 halaman

Airlangga menjawab singkat pertanyaan soal larangan Jokowi bicara penundaan pemilu atau presiden 3 periode.

"Itu saya rasa itu sudah jelas," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Airlangga mengaku tidak perlu menanggapi pernyataan Jokowi. Dia mengibaratkan dengan rancangan undang-undang, yang normanya sudah jelas tidak perlu penjelasan lagi.

"Kalau di dalam RUU itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," ujarnya. [ray]

Baca juga:
Dukung Sikap Jokowi, PAN Minta Diskursus Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan
Jokowi Tiga Periode: Mungkin tapi Mustahil
KPU Minta DPR Jadwalkan Ulang Rapat Bahas Tahapan Pemilu, Ada Apa?
Presiden Jokowi Tegaskan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Tak Ada Penundaan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini