Merdeka.com - Ketua bidang advokasi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Habiburrokhman mengatakan saat ini harus mewaspadai bahaya potensi penyalahgunakan oleh petahana di Pilgub DKI yaitu Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya sikap Ahok yang sangat jelas untuk mempertahankan posisi petahananya yaitu pada saat mengajukan uji materi Undang-Undang (PUU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait kewajiban cuti kampanye bagi petahana.

"Terlihat jelas sikap Ahok, dalam uji materi yang mengatur tentang cuti petahana. Pengaturan UU sangat tidak adil dan mengutungkan petahana," kata Habiburrohman kepada awak media dalam sebuah diskusi 'Pilgub DKI Rasa Pilpres' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).

Dia pun berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta. "Saya menolak uji materi itu kita berharap itu ditolak (oleh MK) dan kita sama-sama bisa bertarung di pilkada dengan fair. Karena korupsi oleh petahana itu fakta," tandasnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama penuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi atas Undang-undang Pilkada yang mengharuskan calon petahana cuti.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengaku sudah melengkapi berkas sesuai permintaan majelis hakim, seperti penjelasan mengenai konstitusi yang diderita akibat cuti, lalu apa yang menyebabkan adanya pertentangan UU Pilkada dengan UUD 1945.