Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romy) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (19/7). Mukernas kedua tersebut akan diselenggarakan mulai dari 19-22 Juli 2017 mendatang.

Sebelumnya, Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) mengatakan pihaknya kemungkinan akan membahas sosok calon presiden di Pemilu Serentak 2019 mendatang. "Tidak menutup kemungkinan capres dari PPP akan dimunculkan di Mukernas besok," kata Awiek di Kantor Sekretaris Nasional Bappilu PPP, Jln. Tebet Barat IX nomor 17 A, Jakarta, Minggu (16/7) lalu.

Pantauan merdeka.com di lokasi, acara dimulai pukul 20.15 WIB. Beberapa tokoh partai berlambang Kabah ini terlihat sudah hadir dalam acara pembukaan Mukernas ini. Seperti, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, hingga Ketua Umum Romahurmuziy sudah terlihat duduk di depan dalam acara tersebut.

Rencananya, sebelum menentukan capres, pengurus DPP akan menanyakan pandangan dari 34 DPW PPP seluruh Indonesia. Selain soal capres, 34 DPW juga akan memberikan pandangan terkait sikap politik yang akan diambil PPP atas situasi politik yang berkembang.

"Tentu saja ada sesi pandangan umum dari DPW-DPW terkait sikap politik maupun situasi politik terkini tak tertutup kemungkinan kaitannya dengan Pileg ataupun Pilpres," jelas Awiek.

Beragam cara bakal dilakukan PPP untuk menentukan calon presiden yang akan diusung atau didukung. Di antaranya, mendengarkan aspirasi konstituen, lembaga survei dan menilai figur-figur yang muncul.

"Pertama aspirasi umat, kedua aspirasi umat dalam garis miring konstituen, yang kaitannya dengan lembaga survei. Terus yang ketiga figur dari masing-masing calon yang bermunculan. Silakan DPW menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing," ujar Awiek.

Dalam menentukan capres, kata Awiek, PPP bakal menunggu hasil RUU Pemilu terutama soal angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Jika angka 20 persen yang disetujui, maka PPP tidak akan bisa mengusung calon sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain.

Pengambilan keputusan 5 isu krusial RUU Pemilu baru akan dilakukan pada rapat paripurna 20 Juli mendatang. Kelima isu itu dikelompokkan dalam 5 opsi isu krusial.