Gantikan Idrus Marham jadi Mensos, Agus Gumiwang bakal jadi kuda hitam baru Golkar

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri. Masuknya Agus ke dalam menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla dinilai merupakan strategi partai politik Golkar.

"Saya lihat ketua umum harus punya banyak strategi karena di internal selalu muncul deposisi. Munculnya Agus juga merubah konstelasi di internal. Saya kira pemilihan Agus strategi Airlangga juga," kata peneliti dari Center for Strategic and International Study (CSIS) Arya Fernandez dalam diskusi di restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8).

Arya menilai, pelantikan Agus oleh presiden menjadi strategi Golkar di tengah bergulirnya kasus korupsi PLTU Riau 1 yang melibatkan Idrus Marham. Strategi itu, dinilai, juga diamini pihak istana terlebih lagi kasus tersebut bergulir jelang pemilihan umum dan pemilihan Presiden 2019.

Lebih lanjut, imbuh Arya, pelantikan Agung juga tidak lepas dari latar belakang keluarganya yang disegani di Jawa Barat. Sehingga, diharapkan Agus menjadi kuda hitam bagi Golkar untuk bertahan jelang Pileg dan Pilpres.

"Agus bisa jadi kuda hitam baru. Orang di Golkar punya masing-masing strategi bertahan. Itu langkah yang taktis kalo ia ditetapkan tersangka sebagai menteri lebih kuat efek negatifnya. Jadi itu lebih soft landing, saya kira ada saling pemahaman juga dari istana," tukasnya.

Diketahui dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap.

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto.

Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang. Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut.

Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1.

Sementara Idrus ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (24/8). Ia diduga bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih telah menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kesepakatan kontrak kerjasama proyek senilai USD 900 juta itu.

Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncta Pasal 55 ayat (1) kel KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.