Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gandeng ICW, PSI Bekali 67 Anggota Legislatif Terpilih Agar Tidak Korupsi

Gandeng ICW, PSI Bekali 67 Anggota Legislatif Terpilih Agar Tidak Korupsi Sekjen PSI Raja Juli Antoni. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar workshop bagi calon anggota legislatif terpilih PSI. Acara digelar pada 26-28 Juni 2019 di Jakarta.

Pada Pemilu 2019 lalu, PSI berhasil menempatkan kader-kadernya di 6 DPRD Provinsi dan 37 DPRD Kabupaten/Kota. Total ada 67 kader PSI yang lolos menjadi anggota legislatif.

Dalam acara pembukaan, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengingatkan kembali alasan PSI lahir. Menurutnya, PSI didirikan sebagai bentuk kritik atas kinerja partai politik dan anggota dewan yang ada selama ini.

Atas dasar itu, Toni menyebut, pelatihan ini bagian dari upaya membangun kapasitas anggota legislatif PSI dan diharapkan bisa menjadi pembeda dari politisi-politisi lain.

"PSI lahir sebagai bentuk kritik atas realitas politik Tanah Air; politik egois, elitis, berbohong, mengingkari janji, politik yang dipenuhi inkonsistensi antara kata dan perbuatan. Saya berharap anggota-anggota legislatif PSI terpilih hari ini bisa menjadi pembeda dari politisi-politisi lain," ujar Toni, Rabu (26/6).

Toni melanjutkan, pelatihan bersama ICW ini merupakan langkah nyata PSI melahirkan anggota-anggota legislatif yang mumpuni dan bersih dari praktik korupsi.

"Kami ingin memastikan tiap anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terpilih dari PSI bisa memahami fungsi, tugas sebagai anggota dewan. Mereka juga belajar seluk-beluk kasus korupsi, dan pada gilirannya mereka bisa terbebas dari kasus korupsi," kata dia.

Kelak setelah dilantik, Toni menegaskan bahwa setiap anggota dewan dari PSI diharuskan menggunakan Aplikasi Solidaritas. Aplikasi online yang memungkinkan anggota dewan bekerja secara transparan dan terbuka kepada publik.

Sementara itu, Penanggung jawab workshop, Surya Tjandra, menambahkan, perang melawan korupsi tak cukup hanya mengandalkan anggota legislatif. Partai politik juga memegang andil yang sangat besar. Tanpa itikad internal partai politik dan keterlibatan publik, mustahil pemberantasan korupsi berjalan maksimal.

"Politisi tidak bisa main sendiri, dibutuhkan partai yang memang karena pilihan secara teguh memilih untuk tidak korup. Panggilan fraksi "kebaikan" yang disebut tadi seharusnya menyiapkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, untuk bersama-sama mendorong tata kelola anggaran yg lebih baik. Partai politik punya dan bisa menjadi organisasi perjuangan guna mewujudkan itu," papar aktivis perburuhan itu.

Surya yakin, berbekal pembenahan sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah dilakukan PSI jauh-jauh hari, ditambah serangkaian proses pelatihan, dan adanya Aplikasi Solidaritas, fraksi PSI di sejumlah DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu memenuhi harapan publik atas kinerja anggota legislatif yang baik.

"Partai Solidaritas Indonesia punya cita-cita itu, dan ingin mewujudkannya dalam karya nyata. Mulai sekarang juga, mulai dari proses rekrutmen, setelah lolos di DPRD, dan pembangunan sistem yang sedang dilakukan kalau masuk nanti," tutur Juru Bicara PSI ini

Peneliti ICW, Donal Fariz, mengungkapkan PSI satu-satunya partai politik yang menerima dan menyambut baik undangan ICW untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola internal partai. Donal menyatakan, ICW telah menyurati partai-partai politik peserta Pemilu 2019, namun hanya PSI yang bersedia.

"Workshop ini merupakan upaya kolaboratif ICW bersama PSI untuk mendorong perbaikan tata kelola partai. Sebelum kegiatan ini diselenggarakan, ICW telah menyurati 11 partai untuk memberikan penawaran kegiatan tersebut. Namun hanya PSI yang memberikan respons persetujuan," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW itu.

Lebih jauh, ia menyayangkan partai-partai politik lainnya yang tidak mau melakukan pembenahan tata kelola internal. Padahal sebenarnya, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu mereformasi diri, menyesuaikan dinamika zaman.

"Sulit dibantah bahwa pembenahan partai merupakan agenda lama yang tertunda. Tidak bisa dipungkiri karena partai enggan untuk terbuka dan bekerjasama untuk melakukan perbaikan internal dan demokrasi secara luas. Padahal Pembenahan partai merupakan sebuah agenda yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Sekarang zamannya partai transparan dan akuntabel. Partai lama yang terus tertutup akan ditinggalkan pemilih karena terjebak pada persoalan korupsi," terang Donal Fariz.

Da berharap partai-partai politik lain bisa mencontoh terobosan PSI, sembari kolaborasi serupa bisa tetap berlanjut di kemudian hari.

"Semoga kerja sama ini dapat dilanjutkan dalam bentuk apapun kemudian untuk merealisasikan gagasan parlemen bersih. Kita berharap, PSI menjadi role model partai bersih dan antikorupsi ke depannya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih," pungkasnya.

Calon anggota legislatif terpilih dari PSI akan menerima materi penting seperti Aspek Tata Kelola dan Anggaran Partai Politik, Memahami Konsep dan Fungsi Praktis DPRD Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Memahami Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Konsep dan Fungsi Praktis DPRD dalam Pengawasan dan Pembentukan Perda, Konsep dan Fungsi teknis DPRD dalam Penyusunan serta Pembahasan Anggaran, hingga audiensi ke KPK.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
ICW: Kasus Korupsi 2023 Terbanyak dalam 5 Tahun Terakhir
ICW: Kasus Korupsi 2023 Terbanyak dalam 5 Tahun Terakhir

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023

Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan korupsi terbanyak pada 2023 ditemukan di sektor desa.

Baca Selengkapnya
Anies Siap Hadiri Adu Gagasan Anti Korupsi di KPK
Anies Siap Hadiri Adu Gagasan Anti Korupsi di KPK

KPK akan mengundang tiga pasangan capres-cawapres pada 17 Januari 2024 untuk membahas persiapan menjelang Penguatan Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
ICW Catat Proyek Fiktif Dominasi Modus Korupsi di Indonesia Sepanjang 2023
ICW Catat Proyek Fiktif Dominasi Modus Korupsi di Indonesia Sepanjang 2023

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat proyek fiktif mendominasi dalam modus korupsi pada 2023.

Baca Selengkapnya
Perolehan Suara Caleg Mantan Koruptor di Real Count KPU, dari Nurdin Halid dan Susno Duadji
Perolehan Suara Caleg Mantan Koruptor di Real Count KPU, dari Nurdin Halid dan Susno Duadji

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis daftar pejabat mantan narapidana kasus korupsi, yang kini kembali maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif

Baca Selengkapnya
3.041 Personel Gabungan Kawal Debat Ketiga Capres-Cawapres
3.041 Personel Gabungan Kawal Debat Ketiga Capres-Cawapres

Sebanyak 3.041 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan debat ketiga Pilpers 2024 di Istora Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1).

Baca Selengkapnya
Anies Temui Pemuda Pancasila: Saya Dapat Panggilan Kembali Bertugas di Jakarta
Anies Temui Pemuda Pancasila: Saya Dapat Panggilan Kembali Bertugas di Jakarta

Pada silaturahmi itu, Anies berbicara ihwal pentingnya PP sebagai organisasi.

Baca Selengkapnya
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.

Baca Selengkapnya