Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wali Kota Solo itu khawatir kasus tersebut akan dijadikan isu untuk membunuh karakter Ganjar menjelang Pilkada 2018. Penyebutan nama Ganjar Pranowo oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin di persidangan dikhawatirkan akan menjadi bahan kampanye hitam (black campaign) bagi lawan politik.

Ganjar calon incumbent di Pilgub Jawa Tengah. Meskipun, hingga kini keputusan PDIP mengusung siapa di Jateng belum keluar.

"Saya minta KPK untuk segera membuktikan, apakah Ganjar Pranowo terlibat dalam korupsi E-KTP atau tidak. Sekalian saja biar semua jelas. Kalau memang dia tidak terlibat, ya sudah," ujar Rudyatmo, Selasa (21/11).

"Kalau memang Ganjar bersalah ya harus segera dieksekusi, jangan digantung begitu. Kayak Setnov itu lho langsung dieksekusi, jangan hanya disebut sebut saja. Tolong pastikan betul, buktikan," tandasnya.

Dengan terseretnya nama Ganjar Pranowo, Rudyatmo meminta KPK bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seperti halnya Setya Novanto yang langsung dijadikan tersangka. Kendati belum jelas, Rudyatmo tetap memberikan dukungan penuh bagi pasangan petahana Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko sebagai cagub Jawa Tengah pada Pilgub Juni 2018. Meski demikian, keputusan penetapan cagub PDIP ada ditangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya dalam kesaksian Nazaruddin di persidangan kasus proyek e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikior pada Senin (20/11), nama Ganjar Pranowo kembali disebut menerima uang untuk kelancaran proyek tersebut. Nazarudin yakin dan melihat sendiri, Ganjar menerima uang terkait proyek e-KTP saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI.