FX Rudi: Kalau Tersinggung Jadi Petugas Partai Ya Suruh Nyalonin Rakyat Dulu Waktu Presiden
Rudi lalu menyinggung jabatan Wali Kota Surakarta yang berhasil didapat Gibran.
pdip
Presiden Jokowi termasuk Gibran Rakabuming Raka semestinya tak perlu tersinggung.
FX Rudi: Kalau Tersinggung Jadi Petugas Partai Ya Suruh Nyalonin Rakyat Dulu Waktu Presiden
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut, istilah petugas partai disalahartikan oleh buzzer.
- Edy Rahmayadi Bangga, Putranya Dilantik Jokowi Jadi Perwira TNI AD
- Harapan Pedagang Pasar Surabaya ke Ganjar: Kalau jadi Presiden yang Adil, Bisa Angkat Rakyat
- Cara Unik Jenderal Bintang Empat TNI Bikin Rakyat Guyub, Perkuat Persatuan & Berdayakan UMKM
- FX Rudy 'Tutup Buku' soal Gibran: Terserah, Kan sudah Mencalonkan Wapres
- Peringati Hari Buruh, PJ Bupati Jombang Ingatkan Pesan Bung Karno Ke Pekerja
- Polisi Buru Pemilik Akun Facebook ‘Icha Shakila’ Dalang Dibalik Kasus Ibu Lecehkan Anak
"Di salah persepsikan oleh buzzer-buzzer beliau," kata Hadi Rudyatmo saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (29/11).
Rudi, biasa dia disapa mengatakan, Presiden Jokowi termasuk Gibran Rakabuming Raka semestinya tak perlu tersinggung dengan istilah petugas partai.
"Kalau tersinggung menjadi petugas partai ya suruh nyalonin rakyat dulu waktu presiden, termasuk Mas Gibran," ujar dia.
Rudi lalu menyinggung jabatan Wali Kota Surakarta yang berhasil didapat Gibran. Menurut dia, ada peran hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDI Perjuangan. Di samping itu, perolehan 30 kursi yang didapat PDI Perjuangan di Solo pada pemilu 2024.
"Jenengan (Gibran) Enggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekano Putri karena Bu Mega punya hak prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketawan bobroknya," ujar dia.
"Kemarin kalau berani ya lewat independen lah tak lawani dengan Pak Pur dan Pak Teguh," sambung dia.
Lebih lanjut, Rudi mengatakan, orang-orang yang anggap istilah petugas sebagai hinaan justru tak memahami Undang-Undang Partai Politik (parpol).
Mantan wali Kota Solo ini mengatakan, UU Parpol mengatur kumpulan dari warga negara Indonesia yang mendirikan sebuah organisasi. Misalnya, dalam hal ini PDI Perjuangan.
"PDI Perjuangan isinya adalah masyarakat makanya terbentuklah pengurus, DPP, DPD, DPC, PAC sampai ranting bahkan sampai anak ranting tingkat RW. Itulah yang namanya partai politik," ujar dia.
Rudi mengakui dirinya juga bagian petugas partai yang betugas mengkoordinir rakyat untuk meraih sebuah kekuasaan demi kesejahteraan rakyat.
"Bukan kesejahteraan partai apalagi kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga," dia menandaskan.
Selain itu, Rudi menegaskan Gibran telah keluar dari PDI Perjuangan. "KTA mau dikembalikan, atau tidak dikembalikan ya bukunya sudah saya tutup. (Gibran) sudah bukan kader PDIP," kata Rudi.
Rudi mengatakan, PDI Perjuangan tidak lagi ada urusan dengan Gibran. Meski, belum ada penerbitan surat pemberhentian Gibrandari keanggotaan PDI-P.
"Enggak, nggak perlu. Tutup buku. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Gibran bukan kader PDIP," ujar dia.
Sementara itu, Joko Widodo masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Dia ditugaskan oleh partai untuk menjadi presiden berjuang demi kesejahteraan rakyat.
"Masih kader PDI Perjuangan dong wong dia pernah jadi pengurus DPD hanya catatan di SK tidak masalah bagi saya. Tetapi mereka masih PDI Perjuangan," ujar dia.
Disinggung terkait komunikasinya dengan Joko Widodo, Rudi mengaku belum pernah lagi bertemu. "Saya tidak komunikasi, saya rakyat pinggir kali kok ngomong sama presiden," ujar dia.
