Fakta Unik: Sebelum Merdeka, Pesantren Sudah Lahirkan Tokoh Bangsa; DPD Soroti Peran Pesantren di Tengah Polemik Tayangan TV

Anggota DPD Abdul Kholik menegaskan vitalnya peran pesantren dalam sejarah bangsa, menanggapi polemik tayangan yang merendahkan. Mengapa lembaga ini tak pantas dilecehkan?

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Fakta Unik: Sebelum Merdeka, Pesantren Sudah Lahirkan Tokoh Bangsa; DPD Soroti Peran Pesantren di Tengah Polemik Tayangan TV
Anggota DPD RI mengecam keras **polemik tayangan pesantren** yang merendahkan ulama dan santri. Insiden ini memicu seruan boikot dan desakan agar KPI bertindak tegas. (AntaraNews)

Polemik tayangan televisi yang dinilai merendahkan institusi pendidikan Islam, pesantren, kembali mencuat dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pesantren memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Abdul Kholik di Semarang pada Kamis (16/10), setelah mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). FGD tersebut membahas tindak lanjut Prolegnas Prioritas Tahun 2026 dan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 usulan DPD RI. Kholik menyoroti tayangan program Xpose Uncensored Trans7 yang menampilkan Pondok Pesantren Lirboyo.

Tayangan kontroversial itu memperlihatkan santri dan jemaah menyalami kiai dengan narasi yang menyinggung, seolah santri rela "ngesot" demi memberikan amplop. Narasi ini lantas memicu gelombang kecaman publik dan seruan boikot terhadap Trans7. DPD mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera mengambil tindakan tegas atas kasus ini.

Sejarah dan Kontribusi Pesantren bagi Bangsa

Abdul Kholik mengingatkan bahwa pondok pesantren telah eksis jauh sebelum era kemerdekaan Indonesia. Lembaga pendidikan ini bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga kawah candradimuka bagi para pejuang dan mujahid. Mereka berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa.

"Pesantren itu sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Bahkan, mereka melahirkan para pejuang, para mujahid," ujar Kholik. Kontribusi historis ini menjadikan pesantren sebagai pilar penting dalam peradaban dan kemajuan Indonesia. Keberadaannya telah membentuk banyak tokoh bangsa yang berpengaruh.

Oleh karena itu, menurut Kholik, sangat tidak pantas jika ulama dan pesantren, yang telah berjasa besar dalam mencetak tokoh bangsa, justru dilecehkan. Sikap merendahkan ini dinilai tidak mencerminkan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ia menekankan pentingnya menghormati warisan budaya dan keagamaan ini.

Polemik Tayangan Televisi dan Reaksi Publik

Polemik bermula dari tayangan program Xpose Uncensored Trans7 yang menampilkan cuplikan video dari Pondok Pesantren Lirboyo. Video tersebut memperlihatkan santri dan jemaah yang menyalami kiai, serta seorang kiai yang turun dari mobil. Namun, narasi yang menyertai video tersebut menuai kecaman.

Narasi suara dalam tayangan itu menyebutkan bahwa santri rela "ngesot" demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. Lebih lanjut, narator menyatakan bahwa seharusnya kiai yang sudah kaya memberikan amplop kepada santri, bukan sebaliknya. Narasi ini dianggap tidak etis dan merendahkan.

Cuplikan tayangan tersebut dengan cepat menyebar dan mendapatkan reaksi keras dari beragam pihak, termasuk netizen. Banyak yang merasa sakit hati dan tersinggung atas penggambaran yang tidak akurat serta cenderung menghina. Seruan boikot terhadap Trans7 pun ramai disuarakan di media sosial sebagai bentuk protes.

Sikap DPD dan Tindakan Trans7

Menanggapi kegaduhan ini, Abdul Kholik meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tidak tinggal diam. Ia mendesak KPI agar segera melakukan penindakan terhadap stasiun televisi yang menayangkan program kontroversial tersebut. Menurutnya, KPI memiliki otoritas penuh untuk pengawasan dan penindakan.

"KPI yang punya otoritas untuk melakukan pengawasan, sekaligus penindakannya. Ya, saya kira KPI harus segera mengambil tindakan agar masalah ini tidak menimbulkan kegaduhan lain yang tidak perlu," tegas senator asal Jawa Tengah itu. Langkah cepat KPI diharapkan dapat mencegah eskalasi polemik.

Trans7 sendiri telah merespons polemik ini dengan cepat. Pada tanggal 14 Oktober 2025, Trans7 melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka kepada publik. Mereka juga menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang bertanggung jawab atas program Xpose Uncensored.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban lebih lanjut, perwakilan dari manajemen Trans7 juga telah datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (15/10). Kunjungan ini dilakukan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para santri dan ulama yang merasa dirugikan.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi