Fadli Zon soal Insiden Listrik Padam: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Merdeka.com - Jakarta dan sejumlah wilayah di Jabar dan Banten gelap gulita setelah listrik padam pada Minggu (5/8) siang kemarin. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa itu tidak saling lempar tanggung jawab.
"Menurut saya harus ada orang yang bertanggung jawab. Orang itu mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya, kan diberi amanah untuk itu," kata Fadli saat sampai gedung DPR/MPR Nusantara III, Jakarta Pusat, Senin (5/8).
Dia menilai peristiwa itu sangat merugikan banyak pihak. Apalagi, banyak tempat usaha bergantung pada operasional listrik.
"Kerugian material, kerugian nonmaterial, kerugian waktu, dan juga apalagi di bidang usaha," jelasnya.
Politikus Gerindra itu menambahkan, masyarakat sangat dirugikan dengan pemadaman berjam-jam tersebut. Dia berharap Presiden Jokowi bersikap tegas pada Plt Dirut PLN, Sripeni Intan Cahyani, sebab tidak cukup dengan meminta maaf saja.
"Harus dipanggil, ini kan kalau penyelenggaranya heran gimana rakyat, saya kira harus kaya sebutkan tadi harus ada yang bertanggung jawab," tegas Fadli.
"Kalau ada perbaikan kan pasti diberitahu dong misal jauh-jauh hari, kalau ada perbaikan ini akan dimatikan listrik se-Jawa dari jam sekian sampai jam sekian, masyarakat kan bisa antisipasi. Ini kan enggak ada itu semua," ucapnya.
Reporter Magang: Chicilia Inge
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPetani di Grobogan: Pilpres Lalu Kami Pilih Jokowi, Kini Giliran Dukung Ganjar-Mahfud
Iwan berujar pasangan Capres nomor urut 3 itu diyakini bisa membawa aspirasi para petani kala memimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya