Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta aparat pemerintah dan aparat kepolisian untuk tidak membuat stigma negatif pada aksi unjuk rasa saat pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU 22 Mei mendatang. Sebab, kata dia, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi.

"Saya meminta agar pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. People power itu merupakan bagian dari demokrasi, biasa-biasa saja," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).

"Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian," sambungnya.

Fadli berharap aparat penegak hukum bisa bekerja sama dengan elemen demokrasi. Hal itu, dilakukan untuk mencegah munculnya rezim kepolisian berada di atas kekuatan rakyat.

"Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai Polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik. Itu tak boleh terjadi," ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini menilai demokrasi di Indonesia semakin menurun. Kejadian itu, lanjutnya diperparah dengan penangkapan beberapa tokoh dengan tuduhan makar.

"Selama lima tahun pemerintahan Jokowi telah terjadi pemasungan demokrasi, pembungkaman masyarakat, persekusi terhadap aktivis dan ulama yang kritis terhadap Pemerintah, serta penangkapan tokoh-tokoh dengan tudingan makar. Jadi, sesudah dua puluh tahun Reformasi, kini kita sedang berada di titik balik otoritarianisme," ucapnya.