Fadli Zon: Hak angket untuk Menkum HAM masih dibahas tingkat fraksi
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membentuk hak angket, terkait keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Hak angket dibentuk, karena diduga adanya intevernsi politik dari pemerintah terkait SK Menkum HAM.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, usulan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly datang dari kehendak anggota dewan yang diusulkan kepada pimpinan DPR. Namun demikian, hal itu masih dalam pembicaraan, untuk membahas mekanisme pengajuan hak angket.
"Akan diajukan dan akan dibawa pada rapat hak angket. Jadi biasa saja. (Pengajuan hak angket) hak setiap angota. Paling tidak minimal 25 orang dari (gabungan) 2 fraksi," kata Fadli, di Gedung DPR, Selasa (24/3).
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, posisi hak angket Menkum HAM sekarang sudah diserahkan kepada masing-masing fraksi untuk menyikapi. Baginya, hak angket terhadap Yasonna Laoly perlu didukung untuk meminta keterangan Yasonna terkait sengketa kepengurusan Golkar dan PPP
"Kami menganggap telah terjadi kesewenang-wenangan menteri dalam mengambil keputusan dua partai tersebut," jelasnya.
Fadli memaparkan, dengan adanya rencana pengajuan hak angket tersebut, maka kepengurusan fraksi baik dari Partai Golkar dan PPP masih belum bisa diambil oleh oleh pihak yang dimenangkan.
"Sampai sekarang adalah masih status quo. Kita lihat masih ada proses yang belum selesai. Kalau memproses yang belum final akan muncul masalah baru," tandasnya.
Seperti diketahui, dua partai Koalisi Merah Putih (KMP) yakni Golkar dan PPP tengah dilanda konflik kepengurusan partai. Akibatnya dua partai ini mempunyai dua kepengurusan.
Partai Golkar Kepengurusan Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical dengan kepengurusan Agung Laksono. Sementara PPP kepengurusan Djan Faridz dengan Romahurmuziy atau biasa disapa Romi.
Namun, Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono yang afiliasi politiknya mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Yasonna juga mengesahkan PPP kepengurusan Romi yang afiliasi politiknya juga mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaMundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah
Baca SelengkapnyaFatoni menegaskan, peran generasi muda sangat penting dalam memilih pemimpin untuk masa depan bangsa, negara dan daerah.
Baca SelengkapnyaMajelis hakim menilai Haris dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik Luhut.
Baca SelengkapnyaFatoni berpesan kepada seluruh warga Sumsel untuk terus menjaga iklim kondusif dan menghindari konflik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaMajelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Baca Selengkapnya