Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon bela HTI: Mereka dukung Pancasila, NKRI dan 4 pilar

Fadli Zon bela HTI: Mereka dukung Pancasila, NKRI dan 4 pilar Fadli Zon. ©2017 Merdeka.com/Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Wakil ketua DPR Fadli Zon menyesali keputusan pemerintah dalam keputusan untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya HTI mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai organisasi masyarakat dan tidak bisa dibubarkan begitu saja.

"Membubarkan HTI seperti yang dilakukan pemerintah sekarang, itu pelanggaran terhadap konstitusi kita. Karena HTI sudah menempuh semua jalan yang diatur oleh UU, baik terdaftar sebagai SKT di Kemendagri melalui Kesbangpol, juga terdaftar di Kemenkum HAM yang mempunyai badan hukum," kata Fadli di gedung Parlemen, Senayan, Rabu (24/5).

Menurutnya ormas HTI tidak menentang Pancasila, bahkan sangat mendukung ideologi bangsa serta NKRI. "Mereka juga mencantumkan Pancasila waktu saya tanya, jadi antiPancasila-nya dimana? Mereka mendukung kok Pancasila, mereka mendukung NKRI dan mendukung 4 pilar," tegas Fadli Zon.

Waketum Partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa pemerintah harusnya mendudukkan persoalan HTI tersebut dari sisi hukum dan bukan karena kecurigaan terhadap radikalisme.

"Jadi pemerintah ini harus mendudukkan itu dari sisi hukum dan tidak ada dasar untuk membubarkan HTI karena ketidaksukaan atau afiliasi politik, sehingga tidak bisa membubarkan organisasi seenaknya, ini konstitusi kok yang berbicara, untuk berkumpul, berserikat, dan mereka (HTI) sudah mengikuti jalur," tuturnya.

Lebih jauh menurut Fadli, jika Keppres dikeluarkan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti pembubaran HTI, maka itu dapat diartikan tindakan yang bersifat otoriter dan tidak dapat di benarkan. "Karena yang sudah diatur undang-undang di by pass oleh keputusan presiden. Jadi menurut saya, tidak benar itu, itu menarik mundur demokrasi kita," tambahnya.

Fadli juga khawatir akan sikap pemerintah jika Keppres tersebut pada akhirnya dikeluarkan sebagai alat bagi penguasa dalam membungkam kritisi yang dilakukan oleh sebagian ormas terhadap pemerintah. "Nanti pemerintah bisa seenaknya membubarkan organisasi-organisasi lain yang dianggap kritis oleh pemerintah. Kan tujuannya memang itu, mau membungkam suara-suara yang dianggap antipemerintah, bukan Pancasila ini," tutupnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hasto PDIP Ingatkan Pemimpin Jaga Moral dan Etika: Bagian dari Ajaran Agama

Hasto PDIP Ingatkan Pemimpin Jaga Moral dan Etika: Bagian dari Ajaran Agama

Menurut Hasto, PDI Perjuangan menempatkan peringatan Natal sebagai upaya memperkuat solidaritas, toleransi, dan keberpihakan pada wong cilik.

Baca Selengkapnya
Firli Ajukan 3 Profesor Hukum Sebagai Saksi Meringankan di Kasus Pemerasan SYL

Firli Ajukan 3 Profesor Hukum Sebagai Saksi Meringankan di Kasus Pemerasan SYL

Ketiga pakar bidang hukum itu merupakan saksi meringankan Firli saat gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya
Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP

Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP

Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.

Baca Selengkapnya
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.

Baca Selengkapnya
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.

Baca Selengkapnya