Fadli Zon bela HTI: Mereka dukung Pancasila, NKRI dan 4 pilar
Merdeka.com - Wakil ketua DPR Fadli Zon menyesali keputusan pemerintah dalam keputusan untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya HTI mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai organisasi masyarakat dan tidak bisa dibubarkan begitu saja.
"Membubarkan HTI seperti yang dilakukan pemerintah sekarang, itu pelanggaran terhadap konstitusi kita. Karena HTI sudah menempuh semua jalan yang diatur oleh UU, baik terdaftar sebagai SKT di Kemendagri melalui Kesbangpol, juga terdaftar di Kemenkum HAM yang mempunyai badan hukum," kata Fadli di gedung Parlemen, Senayan, Rabu (24/5).
Menurutnya ormas HTI tidak menentang Pancasila, bahkan sangat mendukung ideologi bangsa serta NKRI. "Mereka juga mencantumkan Pancasila waktu saya tanya, jadi antiPancasila-nya dimana? Mereka mendukung kok Pancasila, mereka mendukung NKRI dan mendukung 4 pilar," tegas Fadli Zon.
Waketum Partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa pemerintah harusnya mendudukkan persoalan HTI tersebut dari sisi hukum dan bukan karena kecurigaan terhadap radikalisme.
"Jadi pemerintah ini harus mendudukkan itu dari sisi hukum dan tidak ada dasar untuk membubarkan HTI karena ketidaksukaan atau afiliasi politik, sehingga tidak bisa membubarkan organisasi seenaknya, ini konstitusi kok yang berbicara, untuk berkumpul, berserikat, dan mereka (HTI) sudah mengikuti jalur," tuturnya.
Lebih jauh menurut Fadli, jika Keppres dikeluarkan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti pembubaran HTI, maka itu dapat diartikan tindakan yang bersifat otoriter dan tidak dapat di benarkan. "Karena yang sudah diatur undang-undang di by pass oleh keputusan presiden. Jadi menurut saya, tidak benar itu, itu menarik mundur demokrasi kita," tambahnya.
Fadli juga khawatir akan sikap pemerintah jika Keppres tersebut pada akhirnya dikeluarkan sebagai alat bagi penguasa dalam membungkam kritisi yang dilakukan oleh sebagian ormas terhadap pemerintah. "Nanti pemerintah bisa seenaknya membubarkan organisasi-organisasi lain yang dianggap kritis oleh pemerintah. Kan tujuannya memang itu, mau membungkam suara-suara yang dianggap antipemerintah, bukan Pancasila ini," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto PDIP Ingatkan Pemimpin Jaga Moral dan Etika: Bagian dari Ajaran Agama
Menurut Hasto, PDI Perjuangan menempatkan peringatan Natal sebagai upaya memperkuat solidaritas, toleransi, dan keberpihakan pada wong cilik.
Baca SelengkapnyaFirli Ajukan 3 Profesor Hukum Sebagai Saksi Meringankan di Kasus Pemerasan SYL
Ketiga pakar bidang hukum itu merupakan saksi meringankan Firli saat gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaPemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaPSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar
Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca SelengkapnyaHaris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau
Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca Selengkapnya