Merdeka.com - Hasil Ijtima Ulama II Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) menghasilkan 17 pakta integritas dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin yang ditandatangani adalah Prabowo beserta koalisinya sepakat untuk menjamin kepulangan memulihkan hak-hak Rizieq.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan pakta integritas itu bukan lah perjanjian politik antara Prabowo dengan Rizieq. Kata dia, perjanjian tersebut hanya untuk menegakan keadilan saja.

"Bukan. Itu sebagai jaminan untuk menegakkan hukum dan keadilan hukum karena kan Pak Habib Rizieq itu dikriminalisai dan sudah ada SP3 juga," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).

Menurut Fadli pihaknya hanya memberikan jaminan penegakkan hukum saja. Sebab ada permainan politik dikasus Rizieq.

"Sekarang pun seharusnya tidak ada masalah untuk kembali. Cuma ini kan ada permainan permainan politik yang menyebabkan itu. Jadi kita jamin penegakan hukum. Kita melihat bahwa Habib Rizieq tidak ada salahnya kok. Ini dibuat buat aja," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR ini enggan jika disebut melakukan intervensi pada kasus Rizieq. Dia berdalih tengah menegakan hukum terhadap kasus para kriminalisasi ulama.

"Justru menegakkan hukum. Kan sudah SP3, masalahnya di mana? Ya kan, SP3nya sudah ada kok," ucapnya.

"Ya tidak boleh dong orang dikriminalisai dan tidak ada. Semua itu berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sehingga tidak boleh ada orang yang ditekan," tandasnya.