Elite politik diminta tak mainkan isu berbau SARA di Pilkada Serentak

Merdeka.com - Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018 ini. Pilkada tahun ini harus bercermin pada Pilkada DKI Jakarta 2017 agar ujaran kebencian tak kembali marak.

Pengamat dari Imparsial, Ardi Manto menyatakan, Pilkada 2018 harus berjalan bersih, demokratis dan berharap tak munculnya berita-berita hoaks yang akan menghancurkan rakyat.

"Pilkada Jakarta perlu dijadikan pelajaran pahit bagaimana isu-isu ujaran kebencian (hoaks) dan juga berita bohong itu juga perlu dihindari," katanya di Gedung YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (25/3).

Pilkada di DKI 2017 lalu, kata Adi, hingga kini masih membekas. "Hingga kini bekas-bekas luka dan juga kejahatan yang terjadi pada masa tersebut belum kembali pulih dengan sempurna. Sementara dalam waktu dekat terdapat Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019," ujar Ardi.

Oleh karena itu, lanjut Ardi, bergulirnya ujaran kebencian dalam pesta demokrasi dapat merusak pendidikan politik terhadap masyarakat. "Seluruh stakeholder termasuk parpol, tokoh masyarakat dan pemerintah untuk dapat memperhatikan secara serius," pintanya.

Direkrut Institute for Iterfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei) Yogyakarta, Elga Joan Sarapung mengatakan, isu agama pada prinsipnya harus dipahami sebagai ajaran untuk memberikan kekuatan positif. Maksudnya, apabila ada ajakan dengan dalih untuk membuktikan kebebasan berekspresi beragama maka hal itu merupakan bentuk provokatif yang perlu dikritisi.

"Membela agama itu tidak perlu. Yang perlu kita bela adalah keadilan dan kebenaran karena itulah roh inti agama. Jangan sampai kita terjebak untuk membela hal-hal yang tidak benar terhadap bujukan provokatif seperti itu," katanya.

Elga yang juga Koordinator Jaringan Antar Iman Indonesia, membeberkan sejauh ini penggunaan isu agama dalam kontestasi pemilu cenderung masif.

"Dulu saya pikir dalam politik itu agama tidak lagi digunakan. Nyatanya sekarang semakin kuat agama dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik. Kalau melihat hal itu maka nilai-nilai agama tidak ada lagi, seperti kemanusiaan, keadilan, dan martabat," ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Siswantoko juga mengatakan, pemerintah daerah diharapkan berpartisipasi dalam memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat setiap calon kepala daerah. Bahkan, ia mengecam agar tempat ibadah tak dijadikan sarana untuk berkampanye.

"Tokoh agama juga harus hadir dan tidak menggunakan isu agama untuk mendukung orang tertentu. Jangan sampai gunakan tempat ibadah untuk kampanye, apalagi menggunakan tokoh agama," kata Romo. (mdk/did)