Merdeka.com - Cagub nomor urut 2 Sumut Djarot Saiful Hidayat bakal mengevaluasi birokrasi agar lebih berfungsi sesuai tugasnya masing-masing. Djarot memilih memangkas badan dan dinas yang dinilai kurang efektivitas.

"Komposisi birokrasi di Sumut sekarang jumlah ASN lebih dari 29 ribu. Dari 29 ribu ada 18 ribu adalah guru yang merupakan pelimpahan. Di sini ada 44 badan dan dinas efektivitas birokrasi ditentukan apakah struktur birokrasi ramping apa gemuk. Jadi kita akan evaluasi birokrasi di Sumut supaya mereka kayak fungsi dan miskin karya," kata Djarot dalam debat perdana Cagub-Cawagub Sumut, di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/5) malam.

Djarot mengatakan, kepada pegawai yang pandai dan rajin serta cerdas nantinya bakan mendapat tunjangan karir berbasis kinerja. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, pegawai demikian harus menjadi prioritas ketimbang yang asal-asalan.

"Mereka yang berprestasi harus mendapatkan penghargaan lebih besar daripada merek yang asal-asalan," kata Djarot.

Edy Rahmayadi menilai memangkas badan atau dinas untuk memperbaiki birokrasi bukanlah solusi. Edy memilih mempertahankan jumlah badan atau dinas yang ada dengan memperbaiki kualitasnya.

"Persoalan itu bukan masalah jumlah. Bukan masalah kuantitas. Memang benar yang kecil berkualiatas tepat adanya tapi perlu diketahui Sumut 33 kabupaten dan kota hanya di Jakarta dia hanya 4 bupati bayangkan kalau Sumut hanya dibikin 4 ribu tapi persoalannya perlu dikaji kembali tapi tolong jumlah yang ada jangan kurangi tapi kualitasnya," kata Edy.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan, persoalan saat ini bukanlah jumlah melainkan wilayah Sumut yang luas. Menurut Edy, yang menjadi persoalan sekarang potensi wilayah Sumut itu jauh besar dari provinsi lainnya.

"Persoalan bukan jumlah mari kita sepakati kita latihkan sehingga bisa mengelola potensi tetapi sekarang langsung kita kurangin inilah sumber gejolak sosial untuk itu perhatikan rakyat Sumut," ujar dia.