Merdeka.com - Ketua panitia khusus (pansus) rancangan undang-undang pemilu, Lukman Edy, menyebut dukungan PKB dalam pengesahan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen merupakan sikap resmi. Menurutnya, dukungan partai politik terhadap pengesahan RUU Pemilu itu tidak bisa diartikan sebagai sikap koalisi.

"PKB beranggapan itu tidak berhubungan langsung kepada koalisi," ujar Lukman usai menghadiri acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7).

Sebagai kader PKB, dia menganggap jelang pemilu serentak tahun 2019, harus dimanfaatkan dengan baik bagi seluruh partai politik, tak terkecuali partai tempat dia bernaung. Terlebih lagi, sebelum Pilpres 2019 banyak provinsi atau kabupaten menggelar pilkada serentak di tahun 2018.

Lebih lanjut, menyikapi sikap PAN menolak adanya ambang batas 20 persen dalam pencalonan presiden dinilainya sebagai bentuk upaya bertahannya partai berlambang matahari itu.

Menurutnya, itu sah jika PAN mengambil sikap politiknya sendiri meski partai dikomandoi Zulkifli Hasan itu masuk sebagai koalisi pemerintah saat ini. "Yang dilakukan PAN itu adalah bagian survival PAN," tandasnya.

Dari sepuluh fraksi di parlemen, empat fraksi memutuskan mundur atau keluar dari pengesahan RUU Pemilu. Mereka adalah; Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Dalam pembahasan RUU Pemilu, keempatnya memilih paket B yang isinya 0 persen terhadap ambang batas pencalonan presiden, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10, dan konversi suara menggunakan kuota hare.

Sementara isu krusial di paket A di antaranya ambang batas pencalonan presiden 20 sampai 25 persen, Parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka alokasi kursi per Dapil 3 sampai 10, dan konversi suara menggunakan saint lague murni , dalam paket ini terdiri atas pemerintah dan didukung enam partai pendukung.