Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dua catatan Fahri Hamzah untuk 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK

Dua catatan Fahri Hamzah untuk 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK Pimpinan DPR temui Jokowi di Istana. ©2016 Merdeka.com/supriatin

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan dua catatan evaluasi di tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pertama yakni soliditas menteri kabinet kerja yang belum kompak. Kedua, upaya menepati janji kampanye Jokowi yang mulai memudar.

"Kalau saya mengevaluasi pemerintahan ini yang belum mantap itu soliditas. Yang kedua janji kampanyenya memudar," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10).

Lemahnya soliditas para menteri, kata Fahri, dikarenakan Jokowi gagal menjadi pemimpin yang membuat mereka solid.

"Dugaan saya Pak Jokowi gagal sebagai solidarity maker. Pak Jokowi kurang nge-grip orang-orangnya. Dan tidak ada yang membantu Jokowi nge-grip kabinet. Kalau kita lihat pertengkaran-pertengkaran ini kan nyata," terangnya.

Kemudian, Fahri menduga janji kampanye memudar karena tidak diinternalisasi dengan baik di jajaran menteri Kabinet Kerja. Hal ini berpengaruh terhadap semangat kerja dan kekompakan para menteri pembantu Jokowi.

"Dugaan saya ini janji-janji kampanye tidak terlalu diinternalisasi di kalangan anggota kabinet. Sehingga itu menjadi dasar persatuan kerja," tegasnya.

Tak hanya itu, dia menilai janji Jokowi dalam pembangunan infrastruktur terlalu tinggi namun tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pasalnya, pembangunan infrastruktur era Jokowi banyak dibebankan kepada rakyat dengan mencabut subsidi dan menaikkan harga bahan kebutuhan pokok.

"Sebab kalau kita mau melakukan kritik teknis kan pembangunan di masa Pak Jokowi kan biayanya dibebankan kepada rakyat. Karena banyak bangun infrastruktur maka subsidi banyak dicabut, harga-harga dinaikin," ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Fahri akan menjadi masalah besar jika tidak bisa diselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Masalah akan bertambah apabila para menteri memiliki agenda politik masing-masing jelang Pemilu 2019.

"Sisa dua tahun ini saya kira, kalau ini masalah besar ini tidak dibangun solidaritas ya apalagi ini tahun politik. Partai-partai akan kembali ke induk semangnya masing-masing. Orang-orang dalam kabinet itu mungkin sudah punya pikirin tentang 2019 yang berbeda-beda," tukasnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP