Diundang Jadi Panelis Debat Capres, Ketua KPK Khawatir Langgar UU Pemilu

Merdeka.com - KPU mengundang pimpinan KPK untuk menjadi panelis dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 nanti. Namun, rencana itu rupanya terbentur dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Masih ditanyakan ke kepala KPU, (mengundang komisioner KPK) apa itu tidak melanggar UU No. 07 tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Kamis (3/1).

Menurut Agus, debat Pilpres 2019 termasuk dalam salah satu metode Kampanye Pemilu. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 275 ayat (2) huruf h UU No. 07 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 280 ayat (2) huruf e UU No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur larangan kampanye, yang salah satunya adalah larangan mengikutsertakan pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.

Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Pimpinan KPK adalah Pejabat Negara.

Menurut Agus, pelanggaran terhadap larangan Pasal 280 ayat (2) huruf e tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (4) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan Tindak Pidana Pemilu.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, kami menyarankan agar permohonan tersebut tidak perlu dipenuhi," kata Agus.

Meski begitu, Agus menyatakan pihaknya masih menunggu balasan dari Komisioner KPU soal pernyataannya tersebut. Agus mengaku sudah mencoba koordinasi terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut kepada komisioner KPU melalui Sekjen KPU.

"Saya tanya ke KPU lewat Sekjen KPU belum dijawab," kata Agus.

Seperti diketahui, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres perdana pada 17 Januari nanti. Tema debat yakni menyangkut hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com