Diduga Buat Surat Tinjau Keberadaan MK, Nono Sampono dilaporkan ke BK DPD

Selasa, 13 November 2018 12:47 Reporter : Sania Mashabi
Diduga Buat Surat Tinjau Keberadaan MK, Nono Sampono dilaporkan ke BK DPD Wakil Ketua DPD Nono Sampono. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPD Nono Sampono di laporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPD, Senin (12/11). Pelaporan itu terkait dengan surat Nono atas nama semua pimpinan DPD, DPR dan MPR yang meminta Presiden meninjau kembali keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

Nono dilaporkan oleh dua mantan anggota DPD tahun 2009-2014, Bambang Soeroso dan anggota 2004-2009, Muspani.

"Saya langsung ke sana sudah antar. Tadi (Senin 12 November) jam 11 lah. Saya dan Bambang Soeroso," kata Muspani pada wartawan, Selasa (13/11).

Menurut Muspani, surat tersebut melanggar Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Sikap politik lembaga DPD seharusnya diketahui, dipahami dan dirumuskan secara bersama oleh anggota DPD serta diputuskan dalam sidang paripurna DPD dan tidak diputuskan secara sepihak.

"Itu kan mekanismenya bahwa keputusan, itu kan keputusan politik lembaga. Kan tidak bisa diatasnamakan oleh pimpinan. Pimpinan itu kan speaker ya. Tidak punya kekuatan apa-apa. Nah kami melihat semakin ke sini keputusan lembaga itu bisa diatasnamakan jabatan seperti itu. Ini kan memprihatinkan," ungkapnya.

Dia juga menilai surat itu bisa menimbulkan ketegangan antara DPD dan MK. Pasalnya, surat itu meminta presiden untuk meninjau keberadaan MK.

"Mengingat isi surat tersebut secara tegas memosisikan DPD RI melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

"Kami sebagai orang yang pernah disitu privatin juga. Cara kami merespons ya begitu. Kami harap Badan Kehormatan (BK) bisa bekerja dengan baiklah," ucapnya.

Muspani juga enggan berspekulasi bahwa surat yang Nono buat terkait dengan kedekatan Nono dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Hal ini terkait gugatan OSO yang mempermasalahkan larangan pengurus partai jadi anggota caleg DPD ditolak MK.

"Ya itu kan yang dipersoalkan soal keputusan MK kan. Subjektif sekali gitu loh. Itu yang membuat kita, kok bisa. Kita tahu Pak nono siapa, seolah-olah bisa bertindak seceroboh itu," tandasnya. [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini