Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Mulyadi mengkritisi kebijakan bagi-bagi sertifikat pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, program itu justru berbahaya apabila pemilih sertifikat malah menjaminkan ke bank.

Mulyadi menjelaskan, ada hal yang harus diwaspadai dengan program bagi-bagi sertifikat oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, sertifikat merupakan bukti legalitas yang kuat dan bisa dijadikan jaminan ke bank yang mempermudah terhadap akses permodalan masyarakat.

"Yang perlu diwaspadai adalah saat program kredit itu digulirkan, melalui bank pemerintah sebagai penyalur program tersebut, maka jika masyarakat gagal bayar terhadap kredit tersebut maka otomatis sertifikat jaminan akan disita oleh bank," kata Mulyadi kepada merdeka.com, Kamis (21/2).

Nah, persoalan bertambah pelik, kata dia, yang terjadi saat ini bank-bank pemerintah seperti BNI, Mandiri dan BRI, sudah mendapatkan pinjaman sangat besar dari China Development Bank.

"Bukankah jika terjadi gagal bayar (default) di bisnis bisa juga dikenal istilah debt to equity (utang konversi saham), artinya penguasaan tanah rakyat akan berpindah ke bank, sementara saham bank dimiliki oleh Bank Pembangunan China," tambah mantan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat itu.

Belum lagi pemerintah sudah menerbitkan PP No 103 tahun 2015, yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2015 lalu, tentang orang asing boleh memiliki properti di Indonesia. Sehingga tanah sitaan bank, nantinya akan bisa saja dijadikan sebagai aset yang dijual ke asing termasuk warga asal China.

Perdebatan bagi-bagi sertifikat ini awalnya terjadi di debat kedua capres pada 17 Februari lalu. Prabowo mengkritisi kebijakan Prabowo. Dia menilai, lahan dibagi-bagi nanti bisa habis, karena penduduk semakin bertambah.

Namun, Jokowi menjawab dengan mengungkap lahan ratusan ribu hektare Prabowo di Kalimantan dan Aceh.

"Pembagian yang tadi sudah disampaikan 2,6 juta hektare agar produktif. Kita tidak memberikan gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Ingat, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata Jokowi.

Sementara di pernyataan penutup, Prabowo menjawab serangan Jokowi itu. Dia mengakui memiliki lahan yang dituduhkan petahana.

"Tanah saya kuasai ratusan ribu hektare benar, itu HGU (hak guna usaha), milik negara," katanya dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Minggu (17/2).

Dia mempersilakan jika negara mau mengambilnya. "Itu benar, negara bisa ambil. Untuk negara saya rela daripada ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis dan patriot," tegasnya.