Merdeka.com - Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat bersama pengurus DPP membahas Rancangan Undang-undang penyelenggara pemilu. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, ada sejumlah isu dibahas yakni soal masalah di daerah pemilihan, sistem pemilu, konversi suara, hingga teknis pencoblosan. Agung mengakui waktu pembahasan RUU Pemilu sangat terbatas yakni sampai April 2017.

"Kita menganut proporsional terbuka atau tertutup atau ada modifikasi di antara keduanya itu. Ini juga sedang dalam proses, ada baikanya pada waktunya diumumkan," kata Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2).

Soal konversi suara, dewan pakar Partai Golkar ingin agar hasil perolehan suara bisa adil dan tidak hanya menguntungkan partai tertentu saja.

"Konversi suara dari hasil peraihan suara kemudain harus di konversi menjadi bentuk kursi, nah ini jangan sampai. Harus berlaku adil lah yang seadil-adilnya. Jangan sampai menguntungkan satu partai, merugikan partai yang lain," terangnya.

"Kami rasa terus terang saja Partai Golkar sangat dirugikan. Jadi perlu ada perbaikan-perbaikan yang adil. Kami juga tidak menuntut yang berlebihan. Harus fair, seperti itu. Ya kalau mendapat suara banyak, wajar kalau dapat kursinya banyak," sambung dia.

Tata cara pencoblosan juga masuk dalam pembahasan dewan pakar. Masalah teknis pencoblosan menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.

"Kemudian juga yang berkaitan juga dengan tata cara pencoblosan. Apakah coblos orang, nama, atau tanda gambar partai, atau kedua-duanya. Itu yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum yang akan diputuskan nanti," jelas dia.

Dalam rapat ini, hadir pula Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo serta Korbid bidang pemenangan wilayah I, Nusron Wahid.