Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Desakan Jokowi Pecat Moeldoko Seharusnya karena Kinerja, Bukan Terkait Demokrat

Desakan Jokowi Pecat Moeldoko Seharusnya karena Kinerja, Bukan Terkait Demokrat Moeldoko tiba di lokasi KLB Deli Serdang. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai, kisruh antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak ada kaitan dengan Presiden Joko Widodo. Desakan pemecatan Moeldoko dari KSP, menurutnya, seharusnya bukan didasarkan masalah internal Demokrat itu.

"Itu urusan internal partai Demokrat, dan tidak ada kaitan dengan Presiden Jokowi. Tentu memecat dari jabatan itu berdasarkan evaluasi atas kinerja. Nah, parameter itu ada di presiden bukan desakan dari siapapun," ujar politikus yang akrab disapa Awiek ini melalui pesan singkat, Senin (8/3).

Namun, Awiek mengaku prihatin terhadap masalah yang terjadi di Demokrat. Apalagi, PPP pernah mengalami hal serupa ketika terjadi dualisme internal.

"Sebagai sesama parpol kami merasa prihatin terhadap apa yang terjadi dengan teman-teman partai Demokrat. Kami juga mengalami hal yang sama waktu itu," ucapnya.

"Mudah-mudahan apa yang dialami teman-teman Demokrat bisa segera selesai. Kami tidak bisa mencampuri internal Partai Demokrat," pungkas Awiek.

Sebelumnya, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bereaksi keras atas KLB itu. Ia menyebut KLB Sumut ilegal dan inkonstitusional.

Sementara, desakan pun muncul agar Moeldoko dipecat dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Salah satunya adalah, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menilai, Moeldoko layak dipecat karena merusak citra Presiden Joko Widodo.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye

Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan

Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu

Baca Selengkapnya
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran
Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya