Desakan Jokowi Pecat Moeldoko Seharusnya karena Kinerja, Bukan Terkait Demokrat
Merdeka.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai, kisruh antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak ada kaitan dengan Presiden Joko Widodo. Desakan pemecatan Moeldoko dari KSP, menurutnya, seharusnya bukan didasarkan masalah internal Demokrat itu.
"Itu urusan internal partai Demokrat, dan tidak ada kaitan dengan Presiden Jokowi. Tentu memecat dari jabatan itu berdasarkan evaluasi atas kinerja. Nah, parameter itu ada di presiden bukan desakan dari siapapun," ujar politikus yang akrab disapa Awiek ini melalui pesan singkat, Senin (8/3).
Namun, Awiek mengaku prihatin terhadap masalah yang terjadi di Demokrat. Apalagi, PPP pernah mengalami hal serupa ketika terjadi dualisme internal.
"Sebagai sesama parpol kami merasa prihatin terhadap apa yang terjadi dengan teman-teman partai Demokrat. Kami juga mengalami hal yang sama waktu itu," ucapnya.
"Mudah-mudahan apa yang dialami teman-teman Demokrat bisa segera selesai. Kami tidak bisa mencampuri internal Partai Demokrat," pungkas Awiek.
Sebelumnya, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bereaksi keras atas KLB itu. Ia menyebut KLB Sumut ilegal dan inkonstitusional.
Sementara, desakan pun muncul agar Moeldoko dipecat dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Salah satunya adalah, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menilai, Moeldoko layak dipecat karena merusak citra Presiden Joko Widodo.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaSejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya