Deretan Parpol yang Terang-terangan Minta Kursi Menteri pada Jokowi

Merdeka.com - Sejumlah partai politik dalam koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin mulai mengajukan sejumlah nama menteri. Bahkan mereka terang-terangan menyebut jumlah jatah menteri yang akan mengisi dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Parpol dalam koalisi optimis, Presiden Jokowi akan kembali memimpin untuk periode kedua setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019. Namun, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU masih menunggu hasil putusan MK karena ada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil Pemilu 2019 ke MK.

Partai mana yang terang-terangan meminta jatah menteri pada Jokowi, berikut ulasannya:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sodorkan 20 Kader

Meski KPU belum menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden-wakil presiden terpilih, namun beberapa partai koalisi secara terang-terangan telah minta jatah menteri ke Jokowi. Salah satunya ialah PKB.

PKB telah menyerahkan 20 nama kader untuk dipilih Jokowi masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid II. Para kader yang disodorkan dianggap pantas menjadi menteri membantu Jokowi.

"Tadi sudah saya sebutkan 20 nama (ke Presiden). Terserah beliau," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5).

Golkar

Sama dengan PKB, Partai Golkar juga meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi. Partai berlambang pohon beringin itu minta jatah lima kursi untuk menteri. Jumlah ini lebih banyak dibanding dengan periode sebelumnya hanya dua.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai wajar jika jatah menteri dari Golkar ditambah menjadi lima kursi. Hal itu karena Partai Golkar menjadi partai dengan kursi kedua terbanyak di DPR RI.

"Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Selatan, Senin (27/5).

PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mau kalah dengan partai koalisi lainnya. Partai berlambang Kabah ini juga minta jatah kursi menteri.

PPP ingin jatah menteri ditambah karena pada periode pertama hanya mendapat satu kursi yakni menteri agama, Lukman Hakim Saifudin.

"PPP ingin portofolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani.