Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM menimbulkan risiko melorotnya kepercayaan (trust) publik kepada Jokowi. Di media sosial, setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM, hashtag #ShameonYouJokowi juga #SalamGigitJari menjadi topik yang paling banyak dibicarakan (trending topic).

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam serial tweetnya, Selasa (18/11) mengatakan kepercayaan publik terhadap Jokowi bisa saja terus melorot. Karena itu Jokowi harus segera membuat gebrakan program yang dirasakan manfaatnya oleh publik luas sebagai kompensasi BBM naik. Jika tidak, di masa bulan madu 100 hari dengan publik ini Jokowi terancam menjadi presiden terlemah.

Menurut Denny, dalam Tweet-nya, ada 3 hal yang membuat Jokowi bisa menjadi presiden terlemah. Pertama, Jokowi saat ini tidak mengontrol parlemen. Bahkan mayoritas parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih yang menjadi lawan Jokowi dalam Pilpres berpotensi “hostile” dengan kebijakannya.

"Kedua, Jokowi pun tak menguasai satu partai politik pun. PDI-P dikuasai Megawati, suara penolakan kenaikan harga BBM pun juga datang dari politisi partai ini di DPR. Praktis, kata Denny, Jokowi hanya mengandalkan kepercayaan (trust) publik yang masih percaya kesungguhan Jokowi bekerja untuk rakyat. Di situlah kekuatan Jokowi sebenarnya," kata Denny seperti dikutip merdeka.com dari situs pribadi Denny JA, dennyja-world.com, Selasa (18/11).

Namun, dengan naiknya harga BBM, satu-satunya kekuatan Jokowi itu kini terancam tergerus juga. Ini menjadi faktor ketiga yang bisa memperlemah Jokowi. Sebagai contoh pada saat pembentukan kabinet. Jokowi awalnya diharapkan membentuk kabinet “The Dream Team”. Namun pada kenyataannya kabinet terbentuk hasil dari berbagai kompromi. Harapan publik pun tak terpenuhi.

Begitu pula dengan kenaikan harga BBM. menurut Denny, dengan banyaknya kritik terhadap kebijakan menaikkan harga BBM ini, satu-satunya kekuatan Jokowi yakni kepercayaan publik akan tergerus jika tak ada program yang dirasakan manfaatnya langsung oleh publik. Jokowi tak lagi menjadi figur yang populer. Ia mempercepat fase bulan madunya dengan publik.

"Para ekonom dan kaum terpelajar yang rasional mungkin bisa memahami mengapa pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM. Namun mayoritas publik tak bisa memahami dengan jelas karena kurang terinformasi. Ditambah, banyak kalangan ekonom kritis seperti Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli yang justru memberikan pandangan kritis atas naiknya harga BBM," imbuhnya.

Bagaimana jika Jokowi ingin kembali populer? Menurut Denny itu bisa dilakukan jika Jokowi membuat gebrakan program yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh publik luas. Namun pertanyaan berikutnya, mampukah Jokowi membuat gebrakan itu di saat parlemen terkesan “hostile” kepadanya dan opini publik pun mulai kritis terhadapnya.

Menurut Denny, inilah tantangan Jokowi setelah menaikkan harga BBM. Sangat disayangkan jika pemilu 2014 tidak berujung pada terbentuknya pemerintahan yang kuat. "Sebab tanpa pemerintahan yang kuat, ekonomi pun akan sulit tumbuh signifikan. Politik pun akan terlalu banyak dihiasi riak yang tak perlu," tutupnya.