Demokrat diminta buktikan tudingan Istana di balik pemberitaan Asian Sentinel

Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nasidik mempertanyakan kemungkinan adanya peran Istana dalam pemberitaan di media asal Hong Kong Asian Sentinel yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan konspirasi pencucian uang pada kasus Korupsi Bank Century. Hal itu, dikatakan Rachlan berkaitan dengan foto Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan co-founder Lin Neumann di akun Twitternya @RachlanNashidik.

Mendengar itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah jika Istana yang sebut dalang dari munculnya pemberitaan SBY di Asian Sentinel. Dia meminta Rachlan untuk segera membuktikannya.

"Itukan tuduhan yang perlu dibuktikan lah. Dan tidak boleh sembarang menuduh. Alasannya misalkan ada foto. Lah fotonya siapa? Fotonya ramai-ramai begitu," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9).

Menurut Baidowi, foto yang diunggah oleh Rachlan tidak bisa dijadikan bukti. Karena bisa saja Moeldoko sedang menghadiri acara tertentu dengan Lin Neumann.

"Yang dijadikan bukti itukan kalau engga salah foto yang ramai-ramai itukan. Itu acara apa pertemuan apa bisa saja Pak Moeldoko lagi meeting dengan pelaku media atau ada kesempatan apa terus difoto. Terus kita enggak bisa dijadikan alat bukti itu bahwa itu intervensi," ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR ini melanjutkan, Istana tidak harus menggunakan media luar negeri untuk melakukan hal semacam itu. Sebab, kata dia, Presiden memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tersebut di dalam negeri.

"Bisa saja kalau mau intervensi enggak usah jauh-jauh keluar negeri presiden sebagai punya kekuasaan kalau memang itu mau digunakan. Tetapi saya tidak pernah melihat itu. makanya harus mempertanggungjawabkan tudingan-tudingan itu bisa tidak menjadi fitnah," ujarnya.

Baidowi menyarankan Partai Demokrat untuk menyelesaikan masalah pemberitaan Asian Sentinel secara hukum jurnalistik. Tambahnya, semua usaha itu dilakukan untuk membuat suasana jelang Pilpres bisa lebih kondusif lagi.

"Itu berpotensi menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru kita sudah mulai adem pilpresnya sudah mulai adem kok dikait-kaitkan seperti itu, itu membuat stabilitas politik terganggu tempuh saja prosedur di jurnalistik seperti apa," ucapnya.