Deklarasi Koalisi dan Capres Sejak Awal Dinilai Beri Waktu Rakyat untuk Memilih

Merdeka.com - Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, deklarasi koalisi dan capres-cawapres lebih cepat berdampak positif bagi parpol dan pemilih. Menurut dia, hal itu dapat menarik calon pemilih dan beri pendidikan politik yang bagus untuk masyarakat.

Diketahui, 13 Agustus 2022, Partai Gerindra bakal menggelar Rapimnas. Acara tersebut, direncanakan sekaligus, deklarasi ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres pada 2024.

"Dampaknya positif, rakyat diberikan waktu yang luas untuk menilai, memilih, dan memutuskan pasangan yang tepat untuk dipilih," kata Ujang saat dihubungi Kamis (4/8).

Menurut Ujang, jika memang nanti Gerindra mendeklarasikan Prabowo sebagai capres dan berkoalisi dengan PKB, dapat memicu partai atau koalisi partai lainnya seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan PDIP ikut deklarasi capres-cawapresnya.

Dampak Negatif

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini berpendapat, ada dampak negatif dari deklarasi capres-cawapres lebih awal. Salah satunya yaitu dikritik lawan politik.

"Sehingga lawan politik bisa mendegradasi," katanya.

Sebelumnya, Peneliti BRIN, Wasisto Rahardjo Jati mendukung partai politik deklarasi sejak dini. Hal itu menurut dia, berdampak positif bagi parpol maupun masyarakat.

"Deklarasi dini secara positif berdampak pada penguatan soliditas dan solidaritas internal. Dimana semakin awal suatu partai deklarasi, maka semakin percaya diri dan optimis para kadernya untuk berkompetisi," jelas Wasisto saat dihubungi merdeka.com, Rabu (3/8).

Wasis menilai, deklarasi dini juga bagian dari alat gertak politik. Khususnya untuk kompetitor lainnya yang masih belum punya pasangan kandidat definitif.

Sementara untuk dampak buruknya dari deklarasi sejak dini ini, Wasis menilai, tergantung pada kualitas dan kandidat yang akan diusung nantinya.

"Dampak negatif dari deklarasi dini adalah rentannya sosok tersebut menjadi sasaran perundungan di ruang publik terlebih soal rekam jejak politiknya. Potensi 'kampanye hitam' ini yang masih menjadi momok dalam nominasi di Indonesia," jelas Wasisto.