Darul Siska: Majelis Etik Golkar Tak Diatur AD/ART

Merdeka.com - Senior Partai Golkar Darul Siska dipanggil Majelis Etik partai usai menulis surat terbuka yang isinya mengkritik Akbar Tanjung dan Agung Laksono jelang perhelatan Munas 2019. Namun Darul merasa aneh dengan pembentukan majelis etik di era Airlangga Hartarto.

"Majelis etik eksistensinya debateable, karena tidak diatur dalam AD/ART," jelas Darul kepada merdeka.com, Selasa (6/8).

Dia menegaskan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto tak diberikan kewenangan untuk membentuk badan baru di partai. Airlangga dalam Munas 2017, hanya diberikan kewenangan penuh untuk melakukan revitalisasi kepengurusan.

"Enggak ada, kan ketum itu tugasnya cuma membentuk kepengurusan restrukturisasi, revitalisasi, itu harus menjalankan AD/ART," tegas Darul yang juga Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar itu.

Status majelis etik Golkar memang tengah jadi perbincangan hangat di internal Golkar. Lembaga tersebut dianggap ilegal, karena pembentukannya tidak tercantum dan dibahas dalam Munas 2017.

Namun demikian, Darul tak akan mangkir dari panggilan Majelis Etik Golkar. Dia sangat menghormati Ketua Majelis Etik Golkar, Mohammad Hatta. Dalam pemanggilan itu, dia akan hadir karena pertemanan dengan Hatta, bukan lembaga etik tersebut.

"Saya sangat menghargai orang pribadi, tapi institusi, kalau salah tentu saya tidak hormat," jelas Darul.

Sebelumnya, lewat surat terbuka, Darul mengkritik keras Akbar Tanjung dan Agung Laskono yang dianggap terlalu partisan ke kubu Airlangga Hartarto jelang Munas Golkar. Terlebih, jadwal munas dalam rapat pleno DPP Golkar hingga kini belum ditentukan.

Tak lama setelah surat terbuka tersebut beredar, muncul surat Majelis Etik Golkar yang isinya memanggil Darul. Majelis etik dijadwalkan memanggil Darul pada Rabu (7/8).

"Saya akan datang, kan cuma diundang, di dalam surat juga ditulisnya diundang rapat, bukan dipanggil," kata Darul.