Merdeka.com - Peneliti CSIS Arya Fernandez menilai, Koalisi Besar sebagai solusi atas 'deadlock' penentuan capres di Koalisi Indonesia Besar (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menengahi kebuntuan dalam mencari pasangan capres dan cawapres dengan Koalisi Besar.

Arya mengatakan, KIB dan KIR relatif tidak ada progres. Selama setahun terakhir telah terbentuk. Namun hingga kini capres maupun cawapresnya belum ada kejelasan.

"Kedua tidak ada mekanisme yang disepakati untuk menentukan bagaimana cara dalam menentukan capres itu," ujar Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (10/4) malam.

Dengan Koalisi Besar ini, ujar Arya, nantinya parpol bisa mencari titik temu untuk mengatasi masalah koalisi yang ada. Karena koalisi besar, lanjut dia, saat ini memiliki figur Presiden Jokowi.

"Jadi penting karena beliau menjadi semacam perekat, mempertemukan kepentingan partai yang berbeda. Dia bisa jadi jangkar politik," kata Arya lagi.

Meskipun begitu, Arya tak memungkiri jika koalisi besar yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKB, PPP dan PAN ini juga belum tentu solid. Apalagi, jika ada godaan dari PDIP untuk membentuk poros sendiri.

"Kerentanan terjadi kalau ada pengaruh eksternal politik misalnya manuver PDIP. Melobi satu atau dua partai di koalisi besar. Itu bisa terjadi," tegas Arya.

Peluang PDIP Bergabung

Menurut Arya, PDIP sangat mungkin bergabung dengan koalisi besar. Parpol besutan Megawati Soekarnoputri itu juga mungkin saja membentuk poros sendiri nantinya.

Arya mengatakan, sampai sekarang interest PDIP adalah capres harus kader. Kalau itu bisa dipenuhi koalisi besar, tutur dia, kemungkinan PDIP bisa bergabung.

"Tapi kalau koalisi besar enggak bisa menerima, capres harus dari salah satu kader di lima partai itu, maka PDIP bisa akan melakukan lobi-lobi ke salah satu partai ditarik keluar oleh PDIP," katanya.

Konfigurasi Capres

Arya menambahkan, apabila Koalisi Besar plus PDIP terbentuk, dengan kesepakatan capres dari PDIP, maka cawapresnya adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Namun dia memprediksi, hal ini tidak akan terjadi kesepakatan. Sebab, Prabowo dan Gerindra ingin maju sebagai capres. "Itupun situasinya kalau Pak Prabowo mau mengalah," katanya.

Kalau terjadi deadlock, lanjut Arya, karena PDIP gabung tidak muncul kesepakatan, tentu paling masuk akal sekarang itu kalau menggunakan indikator elektabilitas dan penerimaan parpol koalisi, kedekatan dengan Jokowi.

"Paling berpotensi Prabowo sebagai capres koalisi besar, kalau PDIP tidak bergabung,” tutur Arya.

Prabowo-Airlangga

Sementara untuk posisi Cawapres, Arya melihat, paling potensial mendampingi Prabowo adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Cawapresnya kalau gunakan asumsi komposisi kursi parpol di DPR Partai Golkar, jadi itu potensialnya ya Pak Airlangga. Jadi Prabowo-Airlangga. Itu dari sudut kalkulasi politik itu yang sekarang paling mungkin," jelas dia.

Arya mengatakan, dalam kalkulasi capres cawapres ketika sudah ada kesepakatan partai, maka elektabilitas cawapres tidak lagi menjadi pertimbangan.

"Tapi capresnya yang menjadi pertimbangan elektabilitas. Ketika sudah terbentuk koalisi, elektabilitas itu tidak lagi jadi indikator utama," katanya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com