Blak-blakan Pendukung Jokowi Minta Jatah Menteri

Jumat, 21 Juni 2019 06:45 Reporter : Syifa Hanifah
Blak-blakan Pendukung Jokowi Minta Jatah Menteri Jokowi jelaskan hasil 12 lembaga survei yang sudah 100 persen selesai. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Usai Pilpres 2019, partai koalisi pendukung Jokowi mulai kasak-kusuk membicarakan pembagian kursi para menteri. Tercatat ada sembilan partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi pada Pilpres 2019.

Tidak hanya dari partai koalisi yang bersuara. Salah satu pengurus ormas juga bersuara terang-terangan meminta jatah kursi menteri pada Jokowi. Berikut ulasan selengkapnya:

1 dari 5 halaman

PKB Berharap Dapat Jatah 10 Menteri

Sebagai partai koalisi Jokowi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap mendapat 10 jatah menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

"Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (18/5).

Cak Imin menyadari banyak pihak yang marah saat dirinya berharap mendapatkan 10 kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. "Namanya juga doa masa enggak boleh kemarin saja banyak yang marah. Doanya sepuluh yang dapat sembilan ya Alhamdulillah," ujarnya.

Sebagai informasi pada Pileg 2019 PKB berhasil meraup 13.570.097 suara atau 9,69 persen. Pada pemerintahan Jokowi sekarang, ada 3 kader PKB masuk dalam Kabinet Kerja.

2 dari 5 halaman

Golkar Berharap Dapat 5 Posisi Menteri

Berbeda dengan PKB, Partai Golkar berharap lebih sedikit. Golkar berharap dapat lima kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II Presiden Jokowi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai wajar jika jatah menteri ditambah menjadi lima kursi dari saat ini hanya dua kursi di kabinet. Alasannya, Partai Golkar menjadi partai dengan kursi terbanyak di DPR RI.

"Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Selatan, Senin (27/5).

Kendati demikian, Agung menyerahkan keputusan menteri kabinet kepada Presiden Jokowi. Pihaknya, hanya memamerkan sejumlah nama karena Golkar tak kekurangan kader berkualitas. "Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami tak pernah kekurangan kader berkualitas di Partai Golkar," ucapnya.

Saat Pileg 2019, Partai Golkar mendapat 17.229.789 atau 12,31 persen.

3 dari 5 halaman

PPP Minta Tambah Jatah Kursi Menteri

Partai koalisi lainnya yang minta jatah kursi adalah PPP. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya berharap Presiden Jokowi menambah jatah kursi di kabinet untuk partainya pada periode mendatang.

"PPP ingin portofolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti. Itu kan hak prerogatif Presiden," kata Arsul, Selasa (27/5).

Diketahui, saat ini PPP hanya punya satu orang duduk sebagai menteri, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selain itu ada Suharso Monoarfa yang saat ini menjadi Plt Ketum PPP menjabat sebagai Wantimpres.

4 dari 5 halaman

Pengurus NU Minta Jatah Menteri

Tidak hanya partai pendukung, suara minta jatah menteri juga datang dari salah satu pengurus ormas Nahdlatul Ulama. Suara itu datang dari Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) di Masjid Al Akbar Surabaya.

"Tidak ada dukungan politik yang gratis!" kata Agoes Ali Masyhuri.

Gus Ali yakin jika kader NU yang diusulkan akan pos menteri yang strategis. "Insya Allah akan mendapat posisi yang strategis," katanya.

Sementara di kabinet Jokowi saat ini, tercatat ada enam menteri dari kalangan NU, yaitu Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, M Nasir; Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Kemudian Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo yang menggantikan Marwan Ja'far, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

5 dari 5 halaman

Kriteria Menteri Jokowi

Jokowi sudah mempunyai kriteria bagi menteri-menteri yang nantinya bergabung ke pemerintahannya. Jokowi ingin kursi para menteri diisi oleh orang-orang yang mampu mengeksekusi program kerja pemerintah. Hal ini supaya semua pekerjaan cepat terealisasikan agar bisa dinikmati rakyat.

"Sudah saya sampaikan bolak-balik, (calon menteri harus) mampu mengeksekusi dari program-program yang ada, kemampuan eksekutor itu yang paling penting," kata Jokowi. [has]

Baca juga:
NU Blak-blakan Minta Jatah Menteri: Dukungan Nahdliyin ke Jokowi Tidak Gratis
Melihat Kembali Jatah Porsi Menteri dari Parpol era Pemerintah Jokowi
Wiranto Soal Reshuffle: Masih Bulan Oktober Enggak Usah Ribut dan Intervensi

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini