Bertemu DPRD se-Indonesia, Mahfud MD Singgung Marak Politik Uang di Daerah

Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung maraknya politik uang yang selalu menghiasi tatanan perpolitikan Indonesia. Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara di Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, di Hotel Paragon, Jakarta.

Menurut dia, di era Orde Baru peran DPRD hanya dianggap alat pembenar pemerintahan pusat kala itu. Sehingga diubah pada awal era reformasi, yang bisa minta pertanggungjawaban dan memberhentikan kepala daerah di tengah jalan, sebagaimana UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tapi demokrasi kemudian dianggap kebablasan. Karena kemudian dalam praktiknya, Ketua atau Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, maka pada awal-awal reformasi itu setiap ada Kepala Daerah mulai muncul money politics," kata Mahfud di lokasi, Senin (24/2).

Dia pun menyinggung politik di Yogyakarta dan di Jawa Timur kala itu.

"Mulai di daerah saya, di sana di Yogya, Kepala Daerah mau pemilihan, anggota DPRD 45 (jumlahnya 45), 23 orang dikarantina, dibayar, kamu harus milih ini. Di Jawa Timur juga sama, dimana terjadi," jelas Mahfud.

Menurut dia, akibat ulah DPRD dengan sistem lama tersebut, yang terkini kena imbasnya. Bahkan melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

"DPRD sekarang enggak boleh milih. Satu dia bagian dari pemerintah daerah, yang kedua pemilihan kepala daerah itu langsung, biar enggak ada money politics," tutur Mahfud.

Meski demikian, dia menegaskan, politik uang tidak berhenti.

"Tapi apakah keadaan lebuh baik? Tidak. Kalau dulu money politics dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai. Enggak bayar ke DPRD, ke partai. Mahar namanya," ungkap Mahfud.

"Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul, ya betul lah. Wong sudah dimuat di koran begitu. Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak, yang kalah melapor, saya bayar sekian ke Pimpinan Partai," lanjut dia.

Menurut dia, ini adalah ujian politik yang dihadapi sekarang.

"Mari kita sekarang mencari keseimbangan baru. Politik itu begitu, mencari keseimbangan baru," pungkasnya.