Beri surat teguran, Setya Novanto disarankan minta maaf ke Ical

Merdeka.com - Setya Novanto (Setnov) sudah 100 hari memimpin Partai Golkar. Sejumlah kebijakan juga telah diambil.

Menurut Forum Peduli Partai Golkar Sabang Merauke (FP2GSM) Muntasir Hamid, kebijakan-kebijakan Setnov merugikan kader Golkar itu sendiri. Hamid mencontohkan kebijakan Setnov yang dinilai membatasi kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat.

"Marak terjadi pengebirian terhadap kader-kader PG dalam hal menyatakan pendapatnya secara terbuka, baik kader senior partai di tingkat pusat bahkan hingga ke daerah," ujar politisi Golkar itu, Senin (21/11).

Selain itu, lanjut dia, mantan ketua DPR itu dinilai keliru saat mengeluarkan surat teguran kepada Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (Ical) terkait evaluasi dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI. Dia pun meminta agar Setnov meminta maaf kepada Ical.

"Kami meminta Setya Novanto untuk segera meminta maaf kepada ARB," tegas Muntasir.

Tak hanya itu, Hamid pun meminta Setnov melakukan perbaikan manajemen di Golkar dan menolak jika partai berlambang Beringin itu hanya dijadikan 'boneka' oleh penguasa.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar melayangkan surat teguran kepada Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie atau Ical. Surat bernomor B-834/Golkar/XI/2016 menyikapi pernyataan pers dari Dewan Pembina Golkar terkait aksi akbar gabungan ormas keagamaan 4 November lalu. Ical dan jajaran Dewan Pembina melakukan konferensi pers pada tanggal 8 November 2016.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, dikeluarkan pada 9 November 2016. Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai membenarkan adanya surat teguran itu.

"Ada. Saya sih terus terang baru sampai semalam, saya mengikuti itu yang saya baca substansinya itu enggak salah, cuma caranya," kata Yorrys saat dihubungi, Selasa (15/11).

Yorrys menegaskan, keputusan di level DPP hanya satu suara. Bila ada persoalan maka Dewan Pakar atau Dewan Kehormatan Golkar melakukan pembahasan dengan DPP Golkar secara internal dan bukan untuk dikonsumsi publik. (mdk/eko)