Berdasarkan putusan MA, Hanura minta KPU masukkan OSO ke daftar caleg DPD

Selasa, 30 Oktober 2018 18:50 Reporter : Sania Mashabi
Berdasarkan putusan MA, Hanura minta KPU masukkan OSO ke daftar caleg DPD Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 mengenai larangan pengurus partai menjadi calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Uji materi itu diputuskan pada Kamis (25/10) lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani menilai dengan dikabulkannya permohonan itu, maka KPU berkeharusan untuk menghormati putusan tersebut. Kata dia KPU juga berkewajiban juga untuk melaksanakan putusan tersebut dan memasukkan OSO ke daftar caleg DPD.

"Jadi dia (KPU) punya kewajiban, pertama lakasanakan keputusan itu dengan memasukkan kembali nama Pak OSO dalam daftar calon anggota DPD," kata Benny pada wartawan, Selasa (30/10).

Menurut dia tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak memasukkan OSO dalam daftar caleg DPD. Sebab putusan MA juga membatalkan putusan yang sebelumnya

"Kedua, dia membatalkan yang telah dilakukan sebelumnya. Tidak ada alasan lain KPU terkait keputusan itu kecuali memasukkan kembali nama OSO dalam daftar caleg DPD untuk dapil kalbar (Kalimantan Barat)," ungkapnya.

Benny melanjutkan, putusan ini berlaku untuk semua orang. Termasuk kader Partai Hanura lainnya yang ingin maju sebagai caleg DPD.

"PKPU Nomor 26 itu tidak terkait larangan pengurus parpol, tidak spesifik menyebut Pak OSO. Pak OSO kebetulan salah satu pihak yang ajukan gugatan uji materil tapi itu satu untuk keseluruhan," ujarnya.

Para kader Hanura yang mengundurkan diri karena maju caleg DPD juga akan kembali bergabung ke partai. Sebab, katanya, itu adalah hak konstitusi sebagai warga negara.
"Sudah pasti (bergabung lagi) dan bahkan bukan hanya hanura karena banyak pengurus parpol lain seperti Golkar dan lain-lain yang daftarkan diri jadi anggota DPD RI, menyebabkan tanda tangan surat pengunduran diri," ucapnya.

"Tapi ini hak konstitusional warga negara yang karena putusan MK Nomor 30 Tahun 2016 yang punya agenda politik yang merugikan hak warga negara di parpol-parpol tidak hanya di Hanura," sambungnya.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPD ini juga tidak membantah baha ada anggapan di masyarakat putusan ini terkait unsur politik. Benny menegaskan, jika KPU tidak melaksanakan putusan maka juga akan dianggap politis.

"Dan kalau KPU persulit dan cari alasan maka nanti KPU dinilai tidak lepas dari politik," tandasnya. [eko]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini