Belum Deal Nama Capres, Alasan Koalisi NasDem-Demokrat-PKS Belum Deklarasi
Merdeka.com - Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengungkap alasan poros koalisinya bersama Demokrat dan PKS tak kunjung deklarasi. Dia menyebut ada sejumlah faktor.
Salah satunya, masih belum ada kesepakatan untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung.
"Ada faktor capres ada faktor cawapres, ada faktor platform, ada faktor momentum, ada banyak faktor. Ini kemudian terus dimatangkan," ujar Willy kepada wartawan, dikutip Kamis (29/9).
Adapun progres komunikasi NasDem dengan Demokrat dan PKS masih 80 persen. Willy bilang akan saatnya Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengumumkan ke publik bila sudah ada kesepakatan.
"Ya progresnya ada, tapi kita lihat sejauh apa ini nanti kita tunggu pak Surya. Nanti kalau sudah lihat hilal kita langsung azan tuh. Jadi kita lihat hilal langsung kita azan dan langsung berbuka," ujar Willy.
NasDem sendiri punya target akan mengumumkan calon presiden serta koalisi yang memiliki tiket pencalonan pada November. Deklarasi bisa batal bila syarat tiket itu belum dipenuhi.
"Dia bisa mundur kalau tidak ada koalisi pengusungnya jadi syarat sahnya terbentuk koalisi pengusung yang mencukupi untuk seseorang kandidat diberangkatkan itu poin paling fundamental," kata Willy.
NasDem juga tidak ingin melakukan kawin paksa agar koalisi terbentuk. Maka itu butuh waktu untuk membangun kerjasama dengan Demokrat dan PKS. Apalagi NasDem masih baru pertama bekerjasama dengan Demokrat dan PKS.
"Kita tidak ingin kawin paksa, kita ingin terjadi chemistry. Chemistry ini harus terjadi di dua layer. Layer pertama bangunan sesama partainya karena apa bagi NasDem bekerjasama dengan PKS-Demokrat ini suatu hal yang baru," kata Willy.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem tak masalah jika Demokrat hengkang dari koalisi pengusung Anies.
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaDia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca SelengkapnyaKabar pertemuan itu pertama kali diungkap politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus.
Baca SelengkapnyaNasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca Selengkapnya