Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bawaslu terima tujuh laporan parpol atas dugaan pelanggaran Pemilu

Bawaslu terima tujuh laporan parpol atas dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu. ©2017 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menerima tujuh laporan dari parpol terkait dugaan pelanggaran Pemilu khususnya terkait proses pendaftaran Parpol peserta Pemilu. Dari tujuh laporan ini, pihak terlapor ialah KPU RI.

Pada Rabu (1/11) siang, Bawaslu menggelar sidang pendahuluan penanganan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Sidang dipimpin Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Tujuh pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yaitu Partai Bhinneka Indonesia (pelapor Harinder Singh), PKPI Haris Sudarno (pelapor Abdul Lukman Hakim), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (pelapor Bakhtiar) dan Partai Republik (pelapor Warsono). Selain itu, PKPI Hendropriyono (pelapor Hendrawarman), Partai Idaman (pelapor Ramdansyah) dan PBB (pelapor Yusril Ihza Mahendra).

Ketua Bawaslu RI, Abhan menyampaikan pihaknya berkesimpulan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemerikasaan pelapor dan terlapor dalam hal ini KPU RI.

"Jika para pihak pelapor ingin menghadirkan keterangan ahli silakan," jelasnya.

Pihaknya menargetkan penanganan tujuh laporan ini dapat selesai paling lambat tanggal 16 November. "Selambat-lambatnya tanggal 16 (November) selesai dan kami berupaya sebelum tanggal 16 sudah selesai dan meminta para pihak kooperatif," jelasnya.

Sidang selanjutnya diagendakan pada Kamis (2/11) dengan agenda mendengarkan pokok-pokok laporan dari para pelapor. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan dari terlapor yaitu KPU RI.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Temukan Banyak Masalah dan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Ini Rinciannya
Bawaslu Temukan Banyak Masalah dan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Ini Rinciannya

Dengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara

Baca Selengkapnya
Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu

Baca Selengkapnya
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol

Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Baca Selengkapnya
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu

Dia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu
Bawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu

Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.

Baca Selengkapnya
Hampir Semua Parpol Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Hampir Semua Parpol Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya