Bawaslu Rapat Bahas Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi di 5 TV Swasta
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat pleno terkait acara Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo yang memaparkan visi misi di sejumlah stasiun televisi, Minggu (13/1). Menurut Bawaslu, hal tersebut diduga sebagai kampanye di media massa dan melanggar jadwal yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Nanti kami sampaikan hasil kami ya. Mau diplenokan," ujar Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dikonfirmasi, Senin (14/1/2019).
Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, visi-misi adalah bentuk kampanye. Peraturan KPU (PKPU) Kampanye Nomor 23 Tahun 2018, diatur bahwa peserta pemilu di media massa boleh berkampanye baru pada tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir pada 13 April 2019.
"Hanya diperbolehkan berlangsung selama 21 hari," jelas Fritz.
Dengan demikian, bila dilakukan Jokowi benar seperti dugaan Bawaslu, maka seharusnya petahana belum boleh melakukan hal tersebut di media massa.
Penyampaian visi misi Jokowi dilakukan Minggu (14/1) malam di lima stasiun TV swasta, SCTV, JakTV, TVOne, Indosiar dan NetTV. Acara tersebut bertajuk 'Visi-Misi Presiden RI Lima Tahun ke Depan'.
Reporter: M Radityo Priyasmoro
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, KPU dan Bawaslu sudah bekerja keras hingga proses Pemilu 2024 selesai tepat waktu.
Baca SelengkapnyaIa menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaWacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapai hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dibacakan pada Rabu (20/3)
Baca Selengkapnya