Merdeka.com - Salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla adalah membangun infrastruktur. Joko Widodo pun dinilai komitmen melaksanakan Nawa Cita dan janji kampanye untuk membangun Indonesia dari pinggiran, tidak cuma di Pulau Jawa saja.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait mengatakan, sekitar dua bulan lalu ia mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Lintas Nusantara. Dalam kegiatan itu, Maruarar mendampingi Jokowi, mulai dari Aceh, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Dalam kunjungan ini, Maruarar menyaksikan langsung pembangunan infrastruktur.

"Di Sumatera Utara misalnya, bagaimana jalan tol itu progresnya luar biasa, pelabuhan-pelabuhan, bandara, di Wamena bagaimana kita melihat pembangunan perbatasan kita dengan Papua Nugini," kata Maruarar di Jakarta, Kamis (13/7).

Menurut Maruarar, Joko Widodo bisa saja memilih membangun di kawasan padat penduduk untuk mendapat berkah elektoral dalam Pemilu 2019 nanti. Namun hal itu justru dilakukan di kawasan yang minim penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo benar-benar memikirkan untuk menjaga Indonesia secara utuh.

"Kalau misalnya Presiden hanya berpikir pragmatis saja dan tidak berpikir menjaga ke-Indonesia-an, dia akan membangun daerah-daerah yang padat saja, misalnya Jawa dan Sumatera yang jumlah penduduknya padat," ungkap Maruarar.

Maruarar mengatakan, bahwa saat ini, ekonomi dunia sedang melambat. Hampir di seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi sedang melambat. Setiap negara pun memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi pelambatan ekonomi ini.

"Menurut saya justru itu harusnya memberikan kemudahan insentif kepada sektor kecil, UKM, Koperasi dan swasta. Setiap negara punya cara dan kondisi masing-masing dan kita tidak bisa memakai ukuran tempat lain buat negara kita," kata Maruarar.

Terkait dengan pemotongan anggaran, Maruarar mengajak para pejabat negara untuk menjadi contoh dan memberikan keteladan kepada rakyat. Misalnya pemotongan anggaran dilakukan untuk memotong gaji, mengurangi program-program yang bersifat seremonial dan juga mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri.

"Pejebat negara harus punya sense of crisis. Rasa keprihatinan atau jiwa kepedulian harus kuat di sini. Jadi rakyat akan semakin percaya bahwa misalnya, oh iya uutang untuk apa. Kalau utang untuk membangun fasilitas pejabat negara tentu kita tidak setuju," ungkap Maruarar.