Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik keras penetapan ambang batas calon presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen dalam UU Pemilu. Dia menyebut itu sebagai lelucon politik yang membohongi rakyat. Kritik Prabowo ditanggapi langsung Presiden Joko Widodo dan partai koalisi pendukung pemerintahan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto balik mengkritik pedas Prabowo dan pihak lain yang terus menerus mencari kesalahan dari penetapan presidential threshold. Dia tak segan menyebut lawan politik terlalu bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.

"Sebaliknya, dipihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential thereshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi," ujar Hasto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (29/7).

Dia menuturkan, sebagai pemenang Pemilu 2014, PDIP 'dihabisi' di parlemen saat awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Contohnya, pihak yang tidak puas dengan kemenangan Jokowi-JK, mengerahkan segala kekuatan di parlemen. "Ada yang tak puas lalu ketidakpuasan disalurkan dengan membuat perubahan MD3. Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata," kata Hasto.

Sambil bercanda, Hasto menyebut apa yang disampaikannya itu bukan karena terbawa perasaan. "Ini bukan baper lho. Itu bukti sikap kita bahwa kebenaran yang akhirnya akan menang. Itulah jalan kita dan keyakinan kita," singkatnya.

Hasto curhat dengan menyebut PDIP juga dihabisi di luar parlemen dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya dengan mengaitkan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDIP sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan. Dan kita tahu siapa Sengkuni itu karena baru saja diruat di Yogyakarta" jelas Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menilai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen adalah sebuah lelucon politik. "Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.

Prabowo mengaku dalam paripurna pengesahan UU Pemilu lalu dirinya memerintahkan seluruh kader partai Gerindra di DPR untuk keluar (walkout). Sebab, dia mengaku tidak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.

"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," katanya.