Anies Sebut Sistem Pemilu yang Diinginkan PDIP Kemunduran Demokrasi

Merdeka.com - Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengatakan apabila sistem pemilu di Indonesia akan digelar secara tertutup maka sama halnya akan mengalami kemunduran dalam demokrasinya.

Hal itu merespons perihal isu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal pemilu jadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai politik.

"Kalau ini menjadi tertutup kita kembali ke era prademokrasi. Di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita," ungkap Anies saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Anies menjelaskan, sistem demokrasi di tanah air yang saat ini dianggapnya sudah terbilang maju di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih. Di sisi lain, masyarakat pun dapat mengetahui siapa sosok calon pimpinan di negerinya.

"Sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita," tutur Anies.

Lihat juga berita tentang Pemilu di Liputan6.com

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan agar Sistem Pemilu sebaiknya digelar secara terbuka saja agar masyarakat mendapatkan hak penuh untuk di ajang kontestasi pemilu 2024.

"Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan," tegas Anies.

"Kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya, jangan sampai dihapus. Karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan, gitu ya," sambungnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, mengaku sudah mengetahui nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau kembali memilih tanda gambar partai saja.

Menurut dia, pada putusannya nanti hakim MK akan memiliki pendapat yang terbelah soal putusan tersebut.

"Jadi putusan kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," kata Denny Indrayana dalam keterangan tertulis yang disiarkan via media sosial pribadinya, Minggu (28/5/2023).

Denny menyebut, informasi tersebut berasal dari orang yang kredibilitasnya dia percaya. "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," tutur dia.

8 Partai VS PDIP

Delapan partai politik di Parlemen kembali menyatakan sikap penolakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai pada Pemilu 2024. Delapan fraksi itu diantaranya, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, Nasdem, dan Gerindra.

Hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut menyatakan sikap menolak terhadap sistem coblos partai.

Turut hadir perwakilan masing-masih fraksi di DPR RI antara lain ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir, ketua fraksi PAN Saleh Daulay, ketua Fraksi Nasdem Robert Rouw, ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, ketua Fraksi PPP Amir Uskara dan ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Sekretaris fraksi PKB Fathan Subchi dan yang lainnya.

Delapan fraksi pun kembali menegaskan agar Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka. Selain mendegradasi demokrasi, gugatan itu bertentangan putusan MK yang bersifat mengikat.

“Terbuka yes, tertutup no!” teriak delapan ketua fraksi kompak menutup jumpa pers sambil mengangkat tangan di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).