Aneka kritik & sindiran PKS untuk Presiden Jokowi

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satu yang paling keras mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari berbagai lini persoalan, PKS tak pernah bosan memberikan kritikan kepada Jokowi.

Misalnya saja soal kisruh KPK vs Polri yang sedang santer terjadi saat ini. PKS bahkan meminta agar Jokowi tak lagi mendengarkan masukan sana-sini. PKS meminta Jokowi cepat mengambil ketegasan untuk menengahi konflik antara dua lembaga penegak hukum ini.

Tidak hanya soal kisruh KPK vs Polri, PKS juga mengkritik gaya Jokowi memimpin pemerintahan. Terlebih lagi, dengan hiruk pikuk politik yang terjadi sejak Jokowi dilantik menjadi presiden 20 Oktober lalu.

Contohnya mulai dari DPR yang terbelah antara KMP dan KIH, sampai penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang berujung aksi saling tangkap petinggi penegak hukum antara KPK dan Polri.

Tidak sampai di situ, PKS juga menyampaikan kritik pedasnya ketika Jokowi terlalu banyak blusukan ke daerah dan membagi-bagikan duit ke rakyat. Hal ini dinilai tindakan yang sia-sia.

Berikut kritik-kritik pedas PKS kepada Jokowi, dihimpun merdeka.com, Senin (2/2):

Soal KPK versus Polri, Jokowi jangan mau dibisiki kanan kiri

Partai Keadilan Sejahtera angkat bicara terkait penanganan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri yang dilakukan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi diminta tegas guna menyelesaikan konflik kedua lembaga tersebut.Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, meyakini Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mampu mengatasi konflik antara KPK vs Polri. Jokowi tidak boleh ragu-ragu lagi dalam mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga sinergisitas dua institusi hukum tersebut."PKS menghargai wewenang presiden, jangan bingung dibisiki kanan-kiri. PKS yakin presiden mampu," kata Jazuli di sela-sela rapat kerja PKS di hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).

Sejak awal komunikasi pemerintahan Jokowi buruk

Partai Keadilan Sejahtera menilai konflik antara KPK dan Polri bentuk buruk komunikasi dalam pemerintahan Jokowi-JK. PKS mencatat beberapa komunikasi buruk pemerintahan Jokowi-JK, yang salah satunya menyoal keputusan pelarangan menteri datang saat dipanggil DPR."Komunikasi yang dibangun tidak terlalu bagus antarlembaga negara. Di awal-awal Jokowi melarang menterinya datang ke DPR," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini di sela-sela rapat kerja PKS di hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).Lanjut dia, Jokowi dalam mengambil kebijakan ekonomi pun terkesan tergesa-gesa. Keputusan mencabut subsidi BBM di tengah harga minyak dunia yang turun dinilai tidak tepat."Baru beberapa bulan Jokowi menaikkan BBM dan menurunkan lagi. Bagi PKS, ini dalam mengambil kebijakan tidak terlalu matang," pungkas dia.

Blusukan Presiden Jokowi dinilai boros waktu dan tenaga

Wakil Ketua fraksi PKS DPR Zulkieflimansyah menilai dalam seratus hari pemerintahan Presiden Joko Widodo terlalu sering blusukan. Menurut Zulkiflie tindakan tersebut pemborosan waktu dan tenaga."Jokowi terlalu sering menghubungi masyarakat dan bagi-bagi sumbangan. Menurut BPK anggarannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Zulkiflie di sela-sela rapat kerja PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).

Blusukan bagi-bagi traktor, Presiden Jokowi tak jelas

Wakil Ketua fraksi PKS DPR Zulkieflimansyah menilai aksi Jokowi menyumbang traktor untuk petani saat blusukan di beberapa daerah juga tidak mampu menyelesaikan persoalan pertanian. Apalagi traktor tersebut bukan produksi industri dalam negeri."Jokowi saat di blusukan di beberapa tempat dengan bagi-bagi traktor. Ekonomi tidak akan kuat tanpa pembangunan industri dan itu (traktor) bukan produk industri nasional," kata Zulkiflie di sela-sela rapat kerja PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).Dia menyarankan agar Jokowi lebih mengutamakan perhatiannya untuk membangun industri dalam negeri. Lewat itu, Jokowi jika akan memberi sumbangan tidak perlu memakai produk asing."Boleh (memberi sumbangan), tapi pakai produk dalam negeri," pungkas dia.

Jokowi jadi pendekar utama, bukti KMP tak kekanak-kanakan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Anis Matta menyebut permintaan Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi pendekar utama pencak silat menunjukkan kedewasaan dalam politik. Menurutnya, pendaulatan tersebut adalah bukti Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi oposisi yang cerdas dan tidak kekanak-kanakan."Saya kira pesan utama permintaan dari Prabowo agar Jokowi menjadi pendekar utama adalah ingin menunjukkan kedewasaan politik," kata Anis saat ditemui di sela Raker PKS di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (30/1).Dia mengatakan pendekar utama merupakan simbol persaudaraan sehingga tindakan Prabowo menampakkan kerukunan antara oposisi dan pemerintah.Diketahui, Pada Kamis (29/1) lalu, Prabowo mengunjungi Jokowi di Istana Bogor untuk membicarakan masalah bangsa. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo yang baru saja terpilih sebagai Presiden Federasi Pencak Silat Dunia juga memberi titel baru untuk Presiden Jokowi sebagai pendekar utama pencak silat.