Airlangga dapat mewakili kelompok ekonomi jika jadi Cawapres Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo terus menggodok sejumlah nama bakal calon Wakil Presiden untuk mendampinginya di Pilpres 2019 mendatang. Salah satu nama yang masuk adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Golkar yang merupakan partai pengusung Jokowi nomor dua terbesar merasa mempunyai hak mengajukan cawapres. Terlebih, komunikasi Jokowi dengan partai pengusung dan pendukung terus berjalan dengan baik.

Pengamat Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai Airlangga merupakan salah satu figur yang cocok Jokowi di 2019. Sebagai seorang ketum, Airlangga tentu mendapat dukungan penuh dari Golkar se-Indonesia.

"Airlangga tentu besar mendapat dukungan penuh dari Golkar," kata Ray kepada wartawan, Senin (9/7).

Airlangga yang merupakan pengusaha dan menteri perindustrian tentu bisa mewakili kelompok ekonomi. Perkawinan antara Partai Golkar dan PDIP juga merupakan perkawinan yang bisa mewakili pihak lainnya.

"Apalagi Ketua Umum Partai Golkar ini tidak banyak masalah di pemberitaan. Enggak macam-macam. Mau gimana pun Golkar kelihatannya akan menang," kata Ketua Progres 98 Faizal Assegaf.

Faizal menyatakan apabila Jokowi disandangkan dengan Cawapres dari Partai Golkar sudah sangat ideal. "Pak Airlangga ini awalnya tak masuk dalam prediksi tetapi lama kelamaan semakin besar dan menunjukkan kualitasnya. Jadi kalau ditanya siapa Cawapres terbaik bagi Jokowi? Menurut saya Airlangga pastinya," tutup dia.

Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Golkar Bobby Rizaldi menilai Menteri Perindustrian itu dianggap sebagai figur yang tepat mendampingi Jokowi karena memiliki kemampuan dan pengalaman. Selain itu. Airlangga juga dinilai mampu menjadi jembatan sekaligus menetralisasi serangan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

"Pak Airlangga bisa meminimalisirkan isu-isu atau fitnah-fitnah politik yang berkembang yang mengancam elektabilitas Pak Jokowi," ujar Bobby.

Airlangga pun mengatakan untuk cawapres Jokowi, akan dibicarakan secara khusus oleh parpol pengusung dalam kelompok kerja bersama. Nama-nama yang dibahas dalam kelompok kerja bersama ini akan diserahkan ke Jokowi.

"Tetapi koalisi itu yang pertama harus dibangun dulu agar soliditas ini terbentuk," ujarnya.