Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

AHY: TWK Sangat Tidak Relevan dengan Tugas-Tugas Pokok di KPK

AHY: TWK Sangat Tidak Relevan dengan Tugas-Tugas Pokok di KPK AHY Tanggapi Keputusan Menkumham yang Tidak Akui Kepengurusan Kubu Moeldoko. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan pegawai KPK dalam rangka peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak relevan. Sebab dia menilai TWK tidak diperlukan saat bertugas di lembaga antirasuah tersebut.

"Misalnya kemudian ada isu Tes Wawasan Kebangsaan, apakah relevan dengan tugas-tugas pokoknya untuk bertugas di KPK misalnya, saya rasa tidak sangat relevan," katanya kepada merdeka.com di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (28/5).

Dia menilai wajar TWK untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tetapi bukan menjadi penentu layak atau tidak menjadi petugas KPK.

"Kalau hanya untuk diketahui kepribadian seseorang, karakter, dan sebagainya ya wajar-wajar saja jangan sampai kemudian dijadikan itu penentu apakah itu dia fit atau tidak untuk menjadi petugas di KPK," bebernya.

"Saya dengar Presiden sudah menyampaikan bahwa itu tidak boleh menjadi parameter untuk mendiskualifikasi siapapun. Apalagi kemudian dikualifikasi alasannya seolah-olah karena alasan tersebut, tetapi ada alasan lain, nah ini enggak boleh," tambahnya.

AHY mengatakan pada akhirnya masyarakat akan mengetahui kebenaran yang terjadi saat ini. Sebab itu dia yakin cepat atau lambat hal tersebut akan terungkap kepada publik. Kemudian dia pun berharap lembaga hukum bisa menjadi contoh masyarakat.

"Agar masyarakat ada harapan terhadap negara-negaranya institusi memang yang menjalankan tugas-tugas yang tidak mudah tadi menegakkan kebenaran tadi," bebernya.

PD akan Bantu Negara Tegakan Keadilan

AHY pun mengatakan partainya konsisten mendukung Indonesia untuk menegakkan hukum secara adil. Terutama kata dia menyelamatkan kerugian-kerugian negara.

"Oleh karena kita harus mendukung upaya-upaya otoritas yang memang ditugaskan dan mendapatkan amanah bisa menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi kita punya polri, kita punya kejaksaan, KPK," ungkapnya.

Sebab itu dia berharap seluruh pihak tidak boleh untuk melemahkan institusi lain. Dia pun berharap lembaga-lembaga bisa menjalankan tugas yang amanah.

"Kita berharap lembaga-lembaga tadi bisa menjalankan tugas luar biasa, amanah yang tidak mudah untuk bisa menegakan itu secara adil," bebernya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Bakal Periksa Keluarga SYL Telusuri TPPU
KPK Bakal Periksa Keluarga SYL Telusuri TPPU

Dia mengatakan tidak mudah untuk menelusuri fakta persidangan tersebut dengan pemeriksaan terhadap keluarga inti.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Ketua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya
Ketua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya

PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya