AHY: TWK Sangat Tidak Relevan dengan Tugas-Tugas Pokok di KPK
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan pegawai KPK dalam rangka peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak relevan. Sebab dia menilai TWK tidak diperlukan saat bertugas di lembaga antirasuah tersebut.
"Misalnya kemudian ada isu Tes Wawasan Kebangsaan, apakah relevan dengan tugas-tugas pokoknya untuk bertugas di KPK misalnya, saya rasa tidak sangat relevan," katanya kepada merdeka.com di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (28/5).
Dia menilai wajar TWK untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tetapi bukan menjadi penentu layak atau tidak menjadi petugas KPK.
"Kalau hanya untuk diketahui kepribadian seseorang, karakter, dan sebagainya ya wajar-wajar saja jangan sampai kemudian dijadikan itu penentu apakah itu dia fit atau tidak untuk menjadi petugas di KPK," bebernya.
"Saya dengar Presiden sudah menyampaikan bahwa itu tidak boleh menjadi parameter untuk mendiskualifikasi siapapun. Apalagi kemudian dikualifikasi alasannya seolah-olah karena alasan tersebut, tetapi ada alasan lain, nah ini enggak boleh," tambahnya.
AHY mengatakan pada akhirnya masyarakat akan mengetahui kebenaran yang terjadi saat ini. Sebab itu dia yakin cepat atau lambat hal tersebut akan terungkap kepada publik. Kemudian dia pun berharap lembaga hukum bisa menjadi contoh masyarakat.
"Agar masyarakat ada harapan terhadap negara-negaranya institusi memang yang menjalankan tugas-tugas yang tidak mudah tadi menegakkan kebenaran tadi," bebernya.
PD akan Bantu Negara Tegakan Keadilan
AHY pun mengatakan partainya konsisten mendukung Indonesia untuk menegakkan hukum secara adil. Terutama kata dia menyelamatkan kerugian-kerugian negara.
"Oleh karena kita harus mendukung upaya-upaya otoritas yang memang ditugaskan dan mendapatkan amanah bisa menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi kita punya polri, kita punya kejaksaan, KPK," ungkapnya.
Sebab itu dia berharap seluruh pihak tidak boleh untuk melemahkan institusi lain. Dia pun berharap lembaga-lembaga bisa menjalankan tugas yang amanah.
"Kita berharap lembaga-lembaga tadi bisa menjalankan tugas luar biasa, amanah yang tidak mudah untuk bisa menegakan itu secara adil," bebernya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengatakan tidak mudah untuk menelusuri fakta persidangan tersebut dengan pemeriksaan terhadap keluarga inti.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaDari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaDewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca Selengkapnya