Agung di sidang Mahkamah Partai: Kami tidak melawan hukum, taat asas
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mengatakan pihaknya selalu mengikuti setiap putusan terkait penyelesaian dualisme kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut. Salah satunya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan kedua kubu untuk menyelesaikan permasalahan di sidang Mahkamah Partai.
"Kami melakukan setiap putusan siap runding mengikuti. Mengirim juru runding yang masih bersidang hingga sekarang. Menkumham mengharuskan mengikuti persidangan, kami juga menaati. Dan bahkan sampai pada putusan PN Jakarta Pusat diselesaikan pada Mahkamah Partai, itu pun kami ikuti. Tidak ada melawan-lawan hukum. Kami taat azas," ujar Agung usai mengikuti sidang Mahkamah Partai yang digelar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (11/2).
Terkait ketidakhadiran kubu Aburizal Bakrie, Agung tidak mengetahui alasan termohon tidak datang. Menurutnya, karena masalah dualisme kepemimpinan ini masalah internal partai, yang mengetahui letak persoalannya adalah kedua kubu.
"Karena yang tahu persoalan adalah kami sendiri. Kami jelas pada posisi ingin menyelesaikan dengan sebaik-baiknya Partai Golkar yang sedang ada masalah cepat selesai," pungkasnya.
Agung menegaskan, dalam kemelut dualisme kepemimpinan ini, tidak ada peraturan yang dilanggar. Menurutnya, putusan PN Jakarta Pusat juga bukan soal kalah atau menang.
"Tidak ada yang dilanggar. Baik etika maupun moral. Karena putusan Pengadilan Jakarta Pusat dalam amar putusan bukan kalah menang. Kita menyelesaikan dalam Mahkamah Partai," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMunas Partai Golkar rencananya bakal digelar Desember 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Bali menyatakan laporan Tim Hukum Nasional AMIN tidak memenuhi syarat materiil.
Baca SelengkapnyaAirlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024.
Baca SelengkapnyaCawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca Selengkapnya