Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Adian Napitupulu Tegaskan Tak Ada Keributan Saat KPK Hendak Geledah DPP PDIP

Adian Napitupulu Tegaskan Tak Ada Keributan Saat KPK Hendak Geledah DPP PDIP DPP PDIP. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Politikus PDIP Adian Napitupulu menampilkan video closed circuit television (CCTV) kantor DPP PDIP pada saat didatangi tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Kamis 9 Januari 2020. Adian menampilkan video tersebut sekaligus meluruskan kabar soal adanya keributan antara tim penindakan KPK dengan petugas keamanan yang menjaga markas PDIP.

Adian menegaskan, tidak benar saat tim penindakan KPK mendatangi DPP PDIP terjadi ketegangan. Saat itu, tidak ada adu mulut antara pihak KPK dan petugas di kantor DPP PDIP.

"Jadi tidak ada keributan saat penyelidik KPK berusaha menggeledah kantor DPP PDIP," ujar Adian dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1).

Dalam video yang diputar Adian, tak ada ketegangan antara tim penindakan KPK dengan petugas keamanan DPP PDIP. Adapun kedatangan tim penindakan KPK saat itu berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPY Wahyu Setiawan terkait dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Masing-masing pihak dan media harus menjelaskan secara jelas dan tidak mengaburkan fakta," kata Adian.

Selain itu, Adian juga berharap agar KPK bisa meluruskan hal tersebut. Sebab, menurut Adian, pemberitaan adanya ketegangan petugas DPP PDIP dengan tim penindakan menyudutkan partai berlambang banteng itu.

"KPK juga jangan asal bicara. Ketika ada salah, jangan ragu meminta maaf," kata Adian.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Sanggup Alami Intimidasi, PPK Tapos Ramai-Ramai Mengundurkan Diri saat Rekapitulasi Suara

Tak Sanggup Alami Intimidasi, PPK Tapos Ramai-Ramai Mengundurkan Diri saat Rekapitulasi Suara

Kisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Baca Selengkapnya
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024

PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024

Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya