37 OKP se-Jatim Siap Lawan People Power Amien Rais Jika Inkonstitusional

Merdeka.com - 37 Oraganisasi Kepemudaan (OKP) se-Jawa Timur berkumpul di Surabaya, Rabu (24/4) malam. Mereka merapatkan barisan untuk melawan seruan people power yang disampaikan Amien Rais jika gerakan tersebut bersifat inkonstitusional.

Puluhan OKP yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Jawa Timur (FKJ) itu terdiri dari Pemuda Muslimin, IPNU, IPPNU, Pemuda Katolik, Garda NasDem, Bahtera Nusantara, Pemuda Lira, Barisan Muda Kosgoro 57 dan sejumlah OKP lainnya.

"Kita akan melawan itu, melawan people power. Karena itu gerakan inkonstitusional," kata Koordinator FKJ, Benydiktus Kanggur usai deklarasi.

Menurutnya, seruan Amien Rais itu mencederai semangat Pemilu 2019. Apalagi, kata dia, tak ada gerakan people power dalam tradisi demokrasi di Indonesia.

"Jadi dalam negara kita, tradisi demokrasi kita, tidak ada yang disebut dengan people power, apalagi mengangkangi hasil Pemilu dengan people power," tegasnya.

Aktivis Barisan Muda Kosgoro 57 ini menganggap, gerakan people power justru akan menimbulkan konflik baru di masyarakat. "(People power) itu inkonstitusional, tidak bertanggung jawab, memicu kerusuhan, memicu konflik," ujarnya.

Beny berujar, jika terjadi sengketa atau kecurangan Pemilu, leboh baik pihak yang tak puas mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau Mahkamah Konstitusi. "Karena dengan people power hanya akan menciderai prinsip dan makna demokrasi," ungkap dia.

Selain itu, pihaknya juga bertekad akan terus mengawal proses rekapitulasi suara hasil Pemilu hingga putusan resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sebab, Beny mengaku mulai melihat adanya polarisasi yang cukup tajam di masyarakat pasca-pemungutan suara 17 April lalu.

Polarisasi ini akibat klaim kemenangan oleh salah satu kandidat dan mendahului pengumuman resmi KPU. "Jadi inilah yang menjadi situasi bertambah panas dan terciptanya polarisasi di masyarakat," ucapnya.

Tak lupa, Forum Kebangsaan Jawa Timur juga mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan pesta demokrasi dengan baik, aman, tertib dan Jurdil (jujur dan adil). Apresiasi juga diberikan untuk TNI-Polri yang ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019.