3 Politikus Golkar yang rangkap jabatan di Kabinet Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dengan tegas pernah melarang menteri rangkap jabatan di partai politik. Alasannya, agar menteri dapat fokus bekerja. Larangan itu disampaikan saat sebelum mengumumkan jajaran menteri. Dalam Kabinet Kerja, terdapat 14 menteri yang merupakan kader partai politik.

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu.

Mereka akhirnya melepas jabatan di partai politik. Salah satunya adalah Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Saat reshuffle jilid II, Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Pandjaitan yang digeser menjadi Menko Kemaritiman.

Saat dilantik, Wiranto mundur sebagai Ketua Umum Hanura dan digantikan oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Meski pada akhirnya, Wiranto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura.

Larangan ini seolah tak berlaku bagi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Dia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar secara aklamasi menggantikan Setya Novanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi e-KTP.

Pada reshuffle jilid III Jokowi tak mencopotnya. Malahan, justru menunjuk Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mundur karena maju Pilgub Jatim.

Pada struktur kepengurusan baru Golkar, Idrus Marham tetap punya jabatan. Usai tak menjabat sebagai sekretaris jenderal, Idrus menempati jabatan Ketua Korbid Kelembagaan Eksekutif Legislatif.

Perlu diingat, tak hanya Airlangga dan Idrus yang menjadi menteri namun tetap punya jabatan mentereng di partai. Ada pula nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid. Pada struktur kepengurusan Golkar era Setya Novanto dan Airlangga, Nusron menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, ada kemungkinan bagi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani kembali aktif jadi pengurus PDIP. Karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan kelonggaran bagi para menteri yang berkecimpung dalam dunia politik. Puan sebelumnya dinonaktifkan sebagai salah satu Ketua DPP PDIP.

"Ya bisa kenapa (Puan aktif kembali), boleh aktif. Tidak harus tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya, di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya Politisi untuk tidak boleh berpolitik. Ya kan," kata Hendrawan.

Menurut Hendrawan, dengan adanya pengurus partai di kabinet maka akan mempermudah eksekusi di tingkat parlemen. Serta bisa ditindak lanjuti kalangan partai.

"Kalau konsolidasi partai sebenarnya lebih bagus orang yang di partai sekaligus di kabinet supaya apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen. langsung bisa ditindak lanjuti di tingkat jajaran partai," ujarnya.