Zaini dieksekusi saudi, Menaker sebut terus maksimalkan selamatkan TKI

Merdeka.com - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Zaini Misrin telah dihukum mati oleh pemerintahan Arab Saudi tanpa pemberitahuan kepada pihak Indonesia. Pria asal Madura itu, dieksekusi karena diduga melakukan pembunuhan terhadap majikannya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah sudah melakuka nupaya maksimal untuk menyelamatkan Zaini. Bahkan, kata dia, pemerintah juga telah membuat langkah yang luar biasa.

"Dalam kasus Zaini Misrin, langkah pemerintah ekstra ordinary karena kali pertama kita mengajukan peninjauan kembali dari keputusan yang sudah inkrah di tingkat kasasi," kata Hanif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3).

Dia berharap masyarakat tidak berprasangka buruk terkait maraknya TKI yang terancam dihukum mati di Arab Saudi. Sebab, pemerintah telah berusaha menyelesaikan TKI dari permasalahan hukum di sana.

"Saya juga ingin publik melihat dari perspektif yang lain, bahwa Saudi Arabia dari 2011-2018 itu ada 102 kasus TKI kita yang terancam hukuman mati, 79 di antaranya berhasil dibebaskan pemerintah dari hukuman mati, ada tiga dieksekusi, 20 sedang dalam proses," ungkapnya.

Pemerintah, kata Hanif, terus maksimal menyelamatkan para TKI yang terjerat pidana. Mulai dari membuat langkah diplomasi, permintaan pengampunan dan lembaga penerjemah.

"Seluruh upaya kita lakukan baik itu pendekatan dan pendampingan hukum. Langkah-langkah diplomasi, non diplomasi termasuk memintakan pengampunan dari ahli waris, dari lembaga pengampunan, meminta jasa dari tokoh-tokoh disana," ucapnya.

Sebelumya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan dua dari 20 terdakwa hukuman mati 'kritis' atau akan segera di eksekusi. Mereka segera dieksekusi karena kasusnya sudah lama ditangani.

"Dari yang 20 ini yang kritis dua kenapa kritis? karena ini masuk sebelum periode 2011. Jadi ketika sistem perlindungan WNI di luar negeri tersebut belum memadai," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3). (mdk/eko)