Wantimpres: Mafia di bidang migas sudah dikalahkan jika di pangan ada hentikan!
Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 mengatakan, pangan merupakan tulang punggung dari ketahanan bangsa. Membangun ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak.
"Untuk mencapai ketahanan pangan itu ada ilmunya. Ini yang harus kita kembangkan. Tidak bisa pengembangan pangan tanpa data-data yang tidak akurat, tidak benar, atau asbun," kata Sidarto dalam keterangannya, Sabtu (21/10).
Sidarto menegaskan forum rembuk ini merupakan kehendak pemerintah untuk dikritik secara konstruktif sebagai bahan perbaikan untuk pembangunan.
"Hari ini saatnya buka-bukaan. Kita sampaikan apa adanya. Kalau kita bicara dengan data yang benar dan akurat Presiden mau mendengar," kata Sidarto.
Menurut Sidarto saat ini pemerintahan Jokowi-JK tengah berperang melawan mafia-mafia di berbagai sektor.
"Mafia di bidang migas itu ada dan sudah kita kalahkan. Kita minta kalau ada yang main (mafia) di bidang pangan ini tolong hentikan," ujar Sidarto.
Senada dengan Sidarto, Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu dari tiga hal yang menentukan kemajuan bangsa. Firdaus berharap rembuk daerah di IPB ini bisa merumuskan rekomendasi dan program strategis operasional yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah dalam dua tahun mendatang.
"Sehingga negara hadir dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus meningkatkan produksi pertanian Indonesia," kata Firdaus.
Selain sebagai forum mengkritisi dan memberi masukan kepada pemerintah, Firdaus berharap rembuk daerah ini juga bisa menyampaikan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini.
"Untuk membangun rasa optimisme bersama ke masyarakat bahwa pemerintah ini sudah berada di jalan yang benar," ujar Firdaus.
Kedaulatan pangan, tata kelola, dan penguatan kelembagaan pangan menjadi fokus pembahasan dalam rembuk daerah yang digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB). Isu kedaulatan, tata kelola, dan penguatan kelembagaan pangan diangkat menjadi tema acara karena pemenuhan hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca SelengkapnyaProblematika kian pelik dan hanya bisa diatasi dengan cara memberantas mafia penjual telur.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin ini, isu yang mengemuka di daerah-daerah adalah kelangkaan pupuk.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN AHY bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wapres
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaBagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya