Waspadai Gerakan Terselubung Kelompok Radikal Masif Sebar Virus Kebencian

Merdeka.com - Virus radikalisme intoleran perlu dibersihkan agar tidak mengancam keutuhan bangsa. Setidaknya ada tiga resolusi besar harus diwujudkan di 2023 agar Indonesia bebas dari paham dan gerakan intoleran, radikal, serta terorisme.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PW NWDI) DKI Jakarta, Muslihan Habib menuturkan, pertama perlu penguatan pemahaman tentang beragama yang moderat mengedepankan sikap toleransi. Lalu, membangun kesejahteraan.

"Selanjutnya penguatan nilai Pancasila, wawasan, serta spirit kebangsaan. Ini juga menjadi agenda yang harus kita perkuat," kata Muslihan dalam keterangannya, Kamis (5/1).

Menurutnya, meskipun pada 2022 terjadi penurunan terhadap Indeks Potensi Radikalisme, namun penanggulangan virus radikalisme terutama melalui dunia maya dalam bentuk propaganda dan narasi terselubung harus masif dilakukan. Untuk itu diperlukan tindakan preventif guna membendung paparan virus tersebut.

"Berbagai bentuk propaganda terselebung, kebencian terhadap pemerintah, dan hal-hal seperti itu, harus kita tekan lagi. Harus ada tindakan preventif yang dalam melalui narasi-narasi moderasi beragama," jelasnya.

Untuk itu, Muslihan menilai pentingnya peran pemerintah beserta para tokoh agama untuk menanamkan dan mengedepankan pemahaman moderat. Mengingat tak lama lagi bangsa ini sudah memasuki tahun politik.

"Tokoh-tokoh ormas di dalamnya banyak kiai, ulama sangat berperan. Saya rasa ini sangat tepat guna menekan penyebaran intoleransi. Langkah BNPT menggandeng para ulama strategi bagus untuk menekan persoalan-persoalan ini," ujarnya.

Terakhir, Muslihan berpesan kepada segenap masyarakat di 2023 sebagai tahun anti-infiltrasi virus radikalisme, intoleransi dan terorisme. Juga sebagai awal masuknya tahun politik, agar masyarakat terjebak politik identitas yang dapat memecah belah keutuhan.

"Mari kita memahami Pemilu, Pilkada dan sebagainya ini sebagai wadah kita melakukan perbaikan negara, tidak terjebak kepada politik identitas. Pahami politik dengan wajar," tandasnya.