Warga Dayeuhluhur minta penjelasan Ganjar soal Waduk Matenggeng

Merdeka.com - Warga Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap mempertanyakan kejelasan keberlanjutan proyek Waduk Matenggeng kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sebab, sosialisasi pembangunan waduk tersebut mandek padahal masih banyak kesimpang siuran informasi di antara warga.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dayeuhluhur, Priatna mengatakan informasi kelanjutan proyek Bendung Matenggeng pasang surut dalam beberapa tahun ini. Di hadapan Ganjar Pranowo saat dilangsungkan ngopi bareng bersama Gubernur di Kecamatan Dayeuhluhur, Jumat (4/2) malam, Priatna meminta titik terang keberlanjutan mega proyek tersebut.

Senada, Kepala Desa Matenggeng, Kabirin menjelaskan mandeknya informasi sudah terhenti sejak tahun 2014 lalu. Terakhir kali sosialisasi, terkait pengukuran akses jalan dan harga ganti rugi tanah warga. Mandeknya informasi keberlanjutan pembangunan waduk ini, telah menimbulkan kesimpang siuran salah satunya kewajaran harga ganti rugi tanah yang terakhir kali dipatok Rp 86.000 per meter.

"Kedatangan Pak Ganjar saya harap bisa memberi titik terang. Sebab ada warga yang mengira ganti rugi Rp 86.000 itu per ubin (setara 14 meter). Ada juga warga yang menilai patokan harga tersebut sudah tak sesuai pasaran. Warga menunggu kepastian kelanjutan waduk, juga sosialisi menyeluruh dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy," katanya kepada merdeka.com.

Menanggapi persoalan di atas, Ganjar di hadapan puluhan warga menjelaskan soal keberlanjutan bendungan Matenggeng sudah dibicarakan dengan Menteri PU. Sosialisasi dengan masyarakat akan segera dilakukan terutama menyangkut tata ruang.

"Pembangunan waduk tetap Diteruskan. Saya juga akan membicarakan tata ruang dengan Gubernur Jawa Barat. Mengingat pembangunan waduk juga masuk di wilayah Jabar," jelas Ganjar.

Simak berita Ganjar Pranowo selengkapnya di Liputan6.com

Terkait ganti rugi lahan, Ganjar mengatakan memang harus wajar sesuai harga pasaran. Ia hanya menegaskan jangan sampai nantinya, jika nantinya sudah ada kesepakatan harga, jangan sampai warga lantas keberatan dengan menuntut kenaikan harga secara sepihak.

"Pembebasan lahan pasti dibahas. Kalau warga sudah menyatakan mendukung, saya harapkan semua berkomitmen pada kesepakatan yang telah disetujui bersama," tegasnya.